Results 11 to 20 of about 358 (113)

ARAH KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2023
Ketentuan sistem pemidanaan bagi korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam hukum pidana khusus dan KUHP Nasional. Terdapat banyak ketentuan baru dalam KUHP Nasional yang terkait dengan korporasi.
Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati
doaj   +1 more source

KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesJurnal IUS, 2016
Dalam sistem hukum di Indonesia, Korporasi adalah subjek hukum buatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum (Rechtpersoon), korporasi bukan hanya diberi kewenangan untuk bertindak seperti individu, tetapi ditambah dengan ...
Padil Padil
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM

open access: yesMimbar Hukum, 2016
In ius constitutum of Natural Resources, the liability of corporate criminal, in any case, has been set in fve laws. First, fsheries and forestry law have similar formulation that corporations act as makers–undertakers are convicted.
Hariman Satria
doaj   +1 more source

KEBIJAKAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI

open access: yesJPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), 2022
ABSTRAKPeran korporasi mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi privatisasi meningkat. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, tetapi revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan korporasi-korporasi besar yang terlalu bergantung pada korporasi sehingga ...
openaire   +1 more source

KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (SUATU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI DAN INDUSTRI)

open access: yesAl-Adl, 2018
Tujuan dari kajian ini adalah ingin menjelaskan dan menganalsis ratio legis dianutnya pemahaman korporasi sebagai subjek tindak pidana dan mencari bentuk sanksi yang ideal untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan memperhatikan ciri dan ...
Achmad Ratomi
doaj   +1 more source

Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt)

open access: yesMedia Iuris, 2022
The Indonesian Criminal Code does not recognize corporate criminal liability. Conceptually, the perpetrator, who commits a criminal act must have a fault to be liable, including corporation as the subject of criminal law. The criminal sanctions impostion
I Made Walesa Putra   +2 more
doaj   +1 more source

ANALISIS DETERMINAN OBLIGASI KORPORASI

open access: yesJurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, 2019
This study aims to analyze the effect of interest rates, exchange rates, bond ratings, and DER on yield to maturity of corporate bonds in the Indonesia Stock Exchange for the period 2011-2014. The analysis technique used panel data analysis. The results of the study show that interest rates (X1) had a positive effect and statistically significant on ...
Gatot Nazir Ahmad, Wahyudiani Wahyudiani
openaire   +3 more sources

PENGGUNAAN KETERANGAN PERUSAHAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesDiH, 2019
Korupsi merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah, dalam perkembangannya korupsi tidak hanya melibatkan subyek orang perseorangan namun juga melibatkan korporasi.
Krisnadi Nasution
doaj   +1 more source

Pemidanaan Korporasi

open access: yes, 2020
The company is related to things that occur after the law that is related to corporate crime. The purpose of the discussion of this article is to find out about prison sentences imposed on corporations, detention and settlement of corporate criminal acts.
openaire   +4 more sources

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

open access: yesJurnal IUS, 2018
 Korporasi menjadi salah satu subjek hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Korporasi yang di maksud dalam Undang-undang ini adalah korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ...
Regy Trihardianto
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy