Results 1 to 10 of about 70,432 (169)

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Mercatoria, 2020
Tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime.
Aisyah Aisyah, Immanuel Simanjuntak, Masitah Pohan   +2 more
doaj   +1 more source

PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR

DiH, 2016
Kurangnya kesadaran terhadap makna yang terkandung dalam Pacasila, menimbulkan sebuah kenyataan yang harus dihadapi saat ini, yakni ekskalasi tindak pidana korupsi di Indonesia pada stadium akut dan berdampak pada kerugian perekonomian negara secara ...
Dessy Rochman Prasetyo
doaj   +1 more source

MENGUJI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Yuridika, 2013
An entity, either a legal or the non legal “entity’’ which all were discussed in the same outline of corporate crime responsibility. It was often, though, in several laws aside from the Penal Code of Indonesia (KUHP), both in Criminal Law and ...
Adriano -
doaj   +1 more source

SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KEADILAN

Al-Adl, 2020
Penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana ...
Reza Noor Ihsan, Ifrani Ifrani
doaj   +1 more source

TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA

Al-Adl, 2018
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum.
Ifrani Ifrani
doaj   +1 more source

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA BARAT

Unes Journal of Swara Justisia, 2021
Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik adalah yang pertama unsur “setiap orang”, Setiap orang yang dimaksud adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
Nedra Wati
doaj   +1 more source

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh

Jurnal Mercatoria, 2018
Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pemidanaan terhadap Abdullah Bin ...
Sakafa Guraba, Dahlan Dahlan, Sri Walny Rahayu   +2 more
doaj   +1 more source

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik

Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2021
Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik keberadaannya diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan di bidang teknologi informasi.
Raditya Sri Krisnha Wardhana
doaj   +1 more source

SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVE)

Jurnal IUS, 2016
Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam implementasinya memiliki putusan yang mengakibatkan anak dipidana. Akibat dari perbuatannya, maka diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku demi terciptanya kehidupan yang
Maksum Hadi Putra
doaj   +1 more source

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Alauddin Law Development Journal, 2020
Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Muh. Thezar, St. Nurjannah
doaj   +1 more source