Results 61 to 70 of about 304,694 (139)
Keadilan dalam Mekanisme Perubahan Pidana Mati Menurut Pasal 100 dan 101 KUHP Nasional
This study aims to analyze the legal construction, requirements, procedures, and legal consequences of commuting the death penalty to life imprisonment under the Indonesian National Criminal Code following the enactment of Law Number 1 of 2026 on ...
Christopher EF Silitonga +2 more
doaj +1 more source
Kriminalisasi Santet dalam KUHP Nasional: Analisis Yuridis dan Tantangan Pembuktian
Kriminalisasi santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menjadi salah satu isu hukum yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai santet dalam KUHP baru dipandang sebagai bentuk respons negara terhadap fenomena sosial yang masih berkembang, khususnya praktik yang berkaitan dengan klaim kemampuan ...
Karolus Charlaes Bego +4 more
openaire +1 more source
Kebijakan Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum [PDF]
Penelitian ini mengkaji kebijakan sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP Indonesia dan hukum Islam, dengan fokus pada pembaharuan hukum pidana nasional.
Fitri, Winda +2 more
core +1 more source
Dalam hubungan terapetuik, dokter memberikan pelayanan kesehatan berupa tindakan medis kepada pasien dalam rangka megupayakan kesembuhan pasien. Dalam melaksanakan tugasnya, dokter harus melakukan tindakan medis sesuai dengan norma, standar profesi ...
Darryl Evan Brouwer +2 more
doaj +1 more source
Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. [PDF]
Wahyuningroem SL +3 more
europepmc +1 more source
Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online
The aim of this research is to identify the rules regarding criminal acts of online fraud as seen in Article 28 of the ITE Law, Article 53 of the ITE Law, Article 378 of the Criminal Code, Article 372 of the Criminal Code, because the a quo articles ...
Naavi’u Emal Maaliki
doaj +1 more source
Pengakuan living law dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, yang memungkinkan dekolonisasi terhadap sistem hukum yang secara historis ...
Muhammad Zuhri +2 more
doaj +1 more source
Pameran daring: riwayat gedung kebangkitan nasional
Museum Kebangkitan Nasional m e m p e r s e m b a h k a n Pameran Temporer Museum Kebangkitan Nasional: Riwayat Gedung Kebangkitan Nasional. Gedung Kebangkitan Nasional, yang kita kenal juga sebagai Gedung STOVIA, saat ini difungsikan sebagai Museum ...
Tim, Museum Kebangkitan Nasional
core
Problematika Asas Lex Favor Reo Dalam Kuhp Nasional: Dialektika Dalam Penafsiran
Penelitian berangkat dari perbedaan tafsiran apa yang dimaksud dengan yang paling mengunguntungkan tersangka/terdakwa . selain itu adanya disharmonisasi asas lex favor reo dalam KUHP Nasional (pasal 3 ayat 1) dan pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
Bahri Yamin +3 more
openaire +1 more source
Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana yang Perlu Dikritisi
KUHP Indonesia yang sekarang ada merupakan hukum pidana yang ada semenjak Indonesia merdeka yang merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda, aslinya disebut wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie‟s. 1915 No. 732, jika dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ini maka dianggap sangat perlu untuk melakukan penyesuaian.
openaire +1 more source

