Results 51 to 60 of about 304,694 (139)
Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Desa/kelurahan merupakan miniatur dari Negara, bagian dari organisasi terkecil dalam pemerintahan menunjukkan potret kehidupan termasuk kesadaran akan hukum di masyarakat.
Nevey Varida Ariani
doaj +1 more source
Al-Adl, 2018 Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan: a) Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat ...
Bambang Sugianto
doaj +1 more source
Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas [PDF]
, 2023 Akomodasi hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana nasional merupakan orientasi penting dalam pembaruan hukum pidana pasca ditetapkanya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Yanto, Andri, Hikmah, Faidatul
core
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia
Jurnal Magister Hukum Udayana, 2018 The unlimited economic necessaries but not accompanied by adequate income, encourage people to commercialize without thinking of any consequences. One such activity is by human organs trafficking.
Adhyaksa Mahasena
doaj +1 more source
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Nasional Berbasis Restorative Justice
Warta DharmawangsaPembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan paradigma pemidanaan dari orientasi pembalasan semata menuju perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penguatan rasa aman dalam masyarakat.
Boby Daniel Simatupang +4 more
openaire +1 more source
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL SETELAH PENGESAHAN KUHP BARU
UNES Law Review, 2023 Hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia. Pembaruan hukum Pidana Indonesia untuk mengganti hukum pidana kolonial telah mengakomodasi hukum pidana adat sebagai dasar legalisasi atau pengakuan keberadaan hukum pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum ...
openaire +1 more source
RANCANGAN KUHP NASIONAL SEBAGAI RANCANGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA YANG PERLU DIKRITISI [PDF]
, 2019 KUHP Indonesia yang sekarang ada merupakan hukum pidana yang ada semenjak Indonesia merdeka yang merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda, aslinya disebut wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie‟s. 1915 No.
Gede Remaja, I Nyoman
core +1 more source
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law JournalSupervision is designed to provide offenders with the opportunity to serve their sentence outside correctional institutions while remaining subject to structured and strict oversight.
Marta Solavide Naibaho, Anis Widyawati
doaj +1 more source
Jurnal Ilmu MultidisiplinPencabulan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat merugikan korban, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan yang belum mampu melindungi diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif menjadi penting untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban dan mengembalikan keseimbangan ...
Irwan Mori damanik, null Tanudjaja
openaire +1 more source
Pembaruan asas legalitas dalam pemenuhan keadilan dan kepastian hukum: studi komparatif dalam KUHP WVS dan KUHP Nasional [PDF]
Asas Legalitas (Principle of Legality) merupakan asas hukum yang paling mendasar dalam hukum pidana. Pada perkembangannya, keberadaan asas legalitas yang fundamental ini mengalami beberapa perubahan penting dalam pembaruan hukum seiring dengan ...
Efer, Mohd. Ikbal
core