Results 31 to 40 of about 304,694 (139)
PEMULIHAN ASET HASIL KEJAHATAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN
DiH, 2017 Saat ini sistem hukum pidana Indonesia juga belum sepenuhnya menjadikan pemulihan dampak kejahatan sebagai bagian substansi dari sistem hukum pidana nasional, sehingga pemulihan aset hasil kejahatan tidak menjadi sasaran/fokus materi hukum pidana.
Heri Jerman
doaj +1 more source
Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Problematika mengenai diversi yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan telah diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam prosesnyamelibatkan beberapa elemen, yaitu salah satunya adalah tokoh masyarakat.
Budi Bahreisy
doaj +1 more source
IBLAM Law ReviewKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan instrumen penting dalam sebuah sistem negara hukum. Karena eksistensi KUHP yang berlaku akan menjadi aturan dan pedoman bagi masyarakat dalam bernegara.
Eva Mardiana
doaj +1 more source
Jurnal LitigasiPerkembangan teknologi informasi khususnya internet berdampak kepada hukum pidana. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah kualifikasi barang di era siber.
Aris Hardinanto +2 more
doaj +1 more source
Perluasan dan Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana Indonesia
Jurnal Ilmiah Kebijakan HukumInkonsistensi mendasar penerapan asas ne bis in idem antara peraturan tertulis dan praktik yudisial, baik pada sengketa litigasi maupun non-litigasi, berisiko menimbulkan penuntutan berulang yang mencederai jaminan kepastian hukum.
Nazhif Ali Murtadho
doaj +1 more source
PENYEROBOTAN TANAH DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL TAHUN 2023
Jurnal TEDCLand encroachment is one of the most frequently occurring legal problems in Indonesia, causing significant harm to individuals and to the general order of land law. Prior to the enactment of the National Criminal Code (Law Number 1 of 2023), the regulation on such acts referred to Article 385 of the old Criminal Code, a colonial-era provision deemed ...
Daniel Romi Sihombing +1 more
openaire +1 more source
FENOMENA PENERAPAN HUKUM PIDANA MODERN TAHUN 2026
Al-AdlPerjalanan Panjang hukum pidana kita telah sampai pada pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidnaa (KUHP), hak ini menjadi nilai penting dalam peradaban hukum pidana kita mengingat KUHP adalah backbone pengaturan hukum pidana. Pengesahan sempat tertunda
Hartanto Hartanto
doaj +1 more source
KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI PASCA PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL
VYAVAHARA DUTAPemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan kodifikasi dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam pengaturan tindak pidana aborsi. Namun, dalam pengaturannya masih ditemukan persoalan normatif yang berkaitan dengan kejelasan status dan ...
I Gusti Agung Virlan Awanadi +2 more
openaire +1 more source
Rekonstruksi Lex Tampus Delicti Hukum Pidana Nasional Dalam KUHP Berbasis Nilai Keadilan Pancasila [PDF]
, 2019 Penelitian disertasi ini bertujuan: 1) mengidentifikasi dan menganalisis ide dasar/konsep dasar pengaturan asas lex tempus delicti hukum pidana dalam KUHP saat ini; 2) mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan-kelemahan lex tempus delicti dalam KUHP;
Fauzi, Muhammad Salim
core
Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan IslamThis article examines the relevance of the concept of qishash in Islamic criminal law to the practice of capital punishment in Indonesia, with a particular focus on the legal reform context introduced by Law Number 1 of 2023 concerning the National ...
Safira Ila Mardhatillah +2 more
doaj +1 more source