Results 21 to 30 of about 304,694 (139)
PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM KUHP WVS DAN KUHP NASIONAL
Abstract Perkembangan kejahatan modern mendorong perlunya pembaruan hukum pidana, termasuk pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Artikel ini membahas perbandingan pertanggungjawaban pidana korporasi antara KUHP warisan Belanda (KUHP WvS) dan KUHP Nasional Indonesia yang baru.
Yefta Chintya Nababan +2 more
openaire +4 more sources
PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETATERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERNILAI RINGAN
Krtha Bhayangkara, 2018 Penelitian mengenai penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap tindak pidana pencurian bernilai ringan bertujuan untuk mengetahui perkembangan alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat Indonesia dan untuk mengetahui penerapan alternatif ...
Septiayu Restu Wulandari
doaj +1 more source
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: PIDANA BARAT (KUHP) DAN PIDANA ADAT [PDF]
, 2021 Indonesia mempunyai 2 (dua) sistem hukum pidana, yaitu hukum pidana yang berasal dari negara barat tepatnya dari Belanda yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat. Keduanya merupakan hukum yang berjalan secara
Arafat, Muhammad Rusli, Nurchaesar, Dyka
core +1 more source
Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online
Media Iuris, 2020 Di Indonesia, kegiatan prostitusi merupakan suatu tindak pidana yang telah ada dari jaman dahulu hingga sekarang. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial, kegiatan prostitusi semakin mudah untuk ...
Winda Hayu Rahmawati
doaj +1 more source
Perubahan Konseptual dan Substansial dalam Pengaturan Tindak Pidana Pencurian: Studi Perbandingan KUHP Lama dan Nasional [PDF]
Pembaharuan hukum pidana merupakan tonggak awal untuk penerapan sistem hukum pidana yang lebih jelas dan mengikuti perkembangan jaman. Dengan diberlakukannya KUHP Nasional menggantikan KUHP warisan Belanda, membuat perbuatan-perbuatan yang sebelumnya ...
Amir, Salma Najla +3 more
core +1 more source
Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila
Unes Journal of Swara JustisiaHarus diakui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih berlaku di Indonesia merupakan peninggalan rezim kolonialisme dan imperialisme Belanda yang telah menjajah negeri ini selama 350 Tahun.
Alam Suryo Laksono Alam, B. Patmawanti
doaj +1 more source
EKSISTENSI MAQÀSHID AL-SYARÌ’AH DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Istinbath, 2017 : This paper examines maqashid al-shariah in the Indonesian penal law reform. Building on the theory of existence and maqashid al-shariah, this normative legal study explores elements and values of Islamic law within the national law.
Zul Anwar Ajim Harahap
doaj +1 more source
, 2023 KUHP Nasional ini merupakan salah satu usaha bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan ...
I Ketut Adi Purnama
core
PENINDAKAN TERHADAP PEROMPAKAN DI SELAT MALAKA OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
Perspektif Hukum, 2014 Selat Malaka yang sempit yang terletak di antara Indonesia, Singapura dan Malaysia merupakan jalur pelayaran penting di dunia yang terkenal dengan perompakan. Selat Malaka merupakan rute favorit tanker dari Teluk Persia ke wilayah Asia Pasifik.
Eko Budi Prabowo
doaj +1 more source
Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional
Justicia Sains: Jurnal Ilmu HukumThe reform of Indonesian criminal law through the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) introduces the concept of "living law in society," allowing the application of customary norms to balance legal certainty and social justice. Although it aims to accommodate cultural diversity, its implementation faces challenges, such as the definition of living ...
Arbi Juniawan, Emilia Susanti, Erna Dewi
openaire +1 more source