Results 1 to 10 of about 292,145 (99)
MODEL TRANSFORMASI FIQH JINÂYAH KE DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL; KRITIK NAZHARIYAT AL-'UQÛBAH TERHADAP MATERI KUHP [PDF]
Transformasi fiqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional (c.q. KUHP) hingga saat ini masih memantik perdebatan di kalangan ahli. Baik dalam tataran teoritis maupun implementasinya. Selain itu upaya tersebut terkendala faktor baik eksternal maupun internal.
Junaidi Abdillah, Suryani Suryani
doaj +2 more sources
KUHP Nasional memuat berbagai aspek pembaharuan hukum pidana termasuk mengatur tindak pidana narkotika sebagai salah satu substansinya. Disamping itu juga mengatur secara eksplisit mengenai tindakan rehabilitasi sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan ...
Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Nelwitis
doaj +2 more sources
Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif
This study aims to analyze the integration of restorative justice within the Indonesian sentencing system and to examine supervisory punishment as an alternative sentencing mechanism under the National Criminal Code.
Rahmi Dwi Sutanti Sutanti +3 more
doaj +3 more sources
Rechterlijk Pardon dalam KUHP Nasional: Batas Diskresi dan Kepastian Hukum
This study aims to analyze the policy rationale underlying the regulation of judicial pardon (rechterlijk pardon) in the National Criminal Code and to formulate operational parameters for its implementation under Article 70 of the National Criminal Code.
Elma Fitria , Ariansyah Ariansyah
doaj +3 more sources
ARAH KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL
Ketentuan sistem pemidanaan bagi korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam hukum pidana khusus dan KUHP Nasional. Terdapat banyak ketentuan baru dalam KUHP Nasional yang terkait dengan korporasi.
Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati
doaj +1 more source
PEMAKNAAN ALIRAN DUALISTIS PERSPEKSTIF HUKUM PIDANA DALAM KUHP NASIONAL
The presence of criminal framework in WvSNI relies on legality rules which state that an act is considered criminal if the actions and errors are fulfilled in an article formulation, thus causing the discipline in WvSNI to be felt to be very inflexible ...
Reski Anwar
doaj +1 more source
Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP
Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP ...
Marwandianto Marwandianto +1 more
doaj +1 more source
ABSTRAK Pemberian hukuan mati bagi pengedar narkotika merupakan salah satu bentuk keseriusan Negara terhadap penanganan kasus narkotika di Negara ini.
Rani Dewi Kurniawati
doaj +1 more source
Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana
ABSTRAK: KUHP yang berlaku di Indonesia adalah Wetboekvanstrafrecht. Tuntutan akan adanya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai ke-Indonesiaan sudah lama dirasakan dan sudah diupayakan, kini rancangan KUHP tersebut sudah dilimpahkan kepada DPR ...
Mohd. Din
doaj +1 more source
Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online
Di Indonesia, kegiatan prostitusi merupakan suatu tindak pidana yang telah ada dari jaman dahulu hingga sekarang. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial, kegiatan prostitusi semakin mudah untuk ...
Winda Hayu Rahmawati
doaj +1 more source

