Results 1 to 10 of about 304,694 (139)
Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan Bagi Korporasi Dalam KUHP Nasional
Masalah-Masalah Hukum, 2023 Ketentuan sistem pemidanaan bagi korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam hukum pidana khusus dan KUHP Nasional. Terdapat banyak ketentuan baru dalam KUHP Nasional yang terkait dengan korporasi.
Ani Triwati
exaly +4 more sources
Model Transformasi Fiqh Jinâyah ke dalam Hukum Pidana Nasional (Kritik Nazhariyat al-‘Uqûbah terhadap Materi KUHP) [PDF]
Masalah-Masalah Hukum, 2018 Transformasi fiqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional (c.q. KUHP) hingga saat ini masih memantik perdebatan di kalangan ahli. Baik dalam tataran teoritis maupun implementasinya. Selain itu upaya tersebut terkendala faktor baik eksternal maupun internal.
Junaidi Abdillah, Suryani Suryani
exaly +4 more sources
Unes Journal of Swara JustisiaKUHP Nasional memuat berbagai aspek pembaharuan hukum pidana termasuk mengatur tindak pidana narkotika sebagai salah satu substansinya. Disamping itu juga mengatur secara eksplisit mengenai tindakan rehabilitasi sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan ...
Iwan Kurniawan, Riki Afrizal
exaly +4 more sources
Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif [PDF]
Jurnal USM Law ReviewThis study aims to analyze the integration of restorative justice within the Indonesian sentencing system and to examine supervisory punishment as an alternative sentencing mechanism under the National Criminal Code.
Rahmi Dwi Sutanti Sutanti +3 more
doaj +3 more sources
PEMAKNAAN ALIRAN DUALISTIS PERSPEKSTIF HUKUM PIDANA DALAM KUHP NASIONAL
Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, 2023 The presence of criminal framework in WvSNI relies on legality rules which state that an act is considered criminal if the actions and errors are fulfilled in an article formulation, thus causing the discipline in WvSNI to be felt to be very inflexible ...
Reski Anwar
doaj +2 more sources
Jurnal Kompilasi HukumKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia saat ini masih menggunakan warisan hukum kolonial Belanda yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai dan falsafah bangsa Indonesia. Pembaharuan KUHP telah dilakukan dan KUHP Nasional baru resmi diberlakukan pada tahun 2026. Dalam konteks tindak pidana keamanan negara, KUHP lama membedakan antara makar
Yuni Ristanti
exaly +2 more sources
Jurnal USM Law ReviewTujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Nasional dan merumuskan model ideal penerapannya dalam perspektif kebijakan pembaruan hukum pidana.
Mas Putra Zenno Januarsyah
exaly +3 more sources
Rechterlijk Pardon dalam KUHP Nasional: Batas Diskresi dan Kepastian Hukum
Jurnal USM Law ReviewThis study aims to analyze the policy rationale underlying the regulation of judicial pardon (rechterlijk pardon) in the National Criminal Code and to formulate operational parameters for its implementation under Article 70 of the National Criminal Code.
Elma Fitria , Ariansyah Ariansyah
doaj +2 more sources
Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Nasional Ditinjau Berdasarkan Tujuan Pemidanaan
Jurnal Risalah KenotariatanDalam perkembangan pembaharuan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana Nasional terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak ada atau belum pernah diatur dalam KUHP lama yang berlaku saat ini, salah satunya yaitu adanya pidana mati bersyarat.
Zahratul'Ain Taufik
exaly +2 more sources
Transformasi Konsep Hukuman Mati Menjadi Pidana Alternatif Pasca Berlakunya KUHP Nasional
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPerubahan pada hukum pidana pasca KUHP Nasional berlaku menjadi unik, termasuk terdapat transformasi konsep hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional. Dengan metode penelitian hukum konseptual, historis, dan perbandingan, studi ini membahas perubahan posisi hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif dengan ...
Christopher Hartono +2 more
exaly +2 more sources