Results 11 to 20 of about 292,145 (99)

ANALISIS KONDISI INDUSTRI NASIONAL PASKA KRISIS MULTI DIMENSI 1997 TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PROGRAM PARTISIPASI NASIONAL PEMBANGUNAN PLTN [PDF]

, 2014
ABSTRAK ANALISIS KONDISI INDUSTRI NASIONAL PASKA KRISIS MULTI DIMENSI 1997 TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PROGRAM PARTISIPASI NASIONAL PEMBANGUNAN PLTN. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan perumusan usulan pemecahan terhadap isu (masalah fundamental)
Joyosukarto, Priyanto Mudo
core   +1 more source

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETATERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERNILAI RINGAN

Krtha Bhayangkara, 2018
Penelitian mengenai penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap tindak pidana pencurian bernilai ringan bertujuan untuk mengetahui perkembangan alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat Indonesia dan untuk mengetahui penerapan alternatif ...
Septiayu Restu Wulandari
doaj   +1 more source

Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan Pemidanaan

Jurnal USM Law Review
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Nasional dan merumuskan model ideal penerapannya dalam perspektif kebijakan pembaruan hukum pidana.
Villar Wibawa Wicaksana, Mas Putra Zenno Januarsyah   +1 more
doaj   +1 more source

Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Problematika mengenai diversi yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan telah diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam prosesnyamelibatkan beberapa elemen, yaitu salah satunya adalah tokoh masyarakat.
Budi Bahreisy
doaj   +1 more source

INDUSTRI NASIONAL DAN KENDALANYA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN PLTN [PDF]

, 2012
ABSTRAKINDUSTRI NASIONAL DAN KENDALANYA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN PLTN. Tolok ukur kesiapan pembangunan PLTN adalah sejauh mana infrastrukturnya dipersiapkan. Salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah industri nasional.
Birmano, Moch. Djoko, Sriyana, Sriyana
core   +1 more source

EKSISTENSI MAQÀSHID AL-SYARÌ’AH DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Istinbath, 2017
: This paper examines maqashid al-shariah in the Indonesian penal law reform. Building on the theory of existence and maqashid al-shariah, this normative legal study explores elements and values of Islamic law within the national law.
Zul Anwar Ajim Harahap
doaj   +1 more source

Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila

Unes Journal of Swara Justisia
Harus diakui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih berlaku di Indonesia merupakan peninggalan rezim kolonialisme dan imperialisme Belanda yang telah menjajah negeri ini selama 350 Tahun.
Alam Suryo Laksono Alam, B. Patmawanti
doaj   +1 more source

PENINDAKAN TERHADAP PEROMPAKAN DI SELAT MALAKA OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Perspektif Hukum, 2014
Selat Malaka yang sempit yang terletak di antara Indonesia, Singapura dan Malaysia merupakan jalur pelayaran penting di dunia yang terkenal dengan perompakan. Selat Malaka merupakan rute favorit tanker dari Teluk Persia ke wilayah Asia Pasifik.
Eko Budi Prabowo
doaj   +1 more source

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: PIDANA BARAT (KUHP) DAN PIDANA ADAT [PDF]

, 2021
Indonesia mempunyai 2 (dua) sistem hukum pidana, yaitu hukum pidana yang berasal dari negara barat tepatnya dari Belanda yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat. Keduanya merupakan hukum yang berjalan secara
Arafat, Muhammad Rusli, Nurchaesar, Dyka
core   +1 more source

PEMULIHAN ASET HASIL KEJAHATAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

DiH, 2017
Saat ini sistem hukum pidana Indonesia juga belum sepenuhnya menjadikan pemulihan dampak kejahatan sebagai bagian substansi dari sistem hukum pidana nasional, sehingga pemulihan aset hasil kejahatan tidak menjadi sasaran/fokus materi hukum pidana.
Heri Jerman
doaj   +1 more source