Results 11 to 20 of about 304,694 (139)

Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional (Sumbangan Pemikiran bagi Pembentukan KUHP Nasional)

open access: yesJurnal Hukum & Pembangunan, 1991
Telah diketahui bahwa negara Indonesia memillki banyak suku bangsa, yang beranekaragam pula hukum adat yang dlmilikinya. Selain adanya perbedaan- perbedaan, makaterdapat pula penamaan pengaturan yang bersiftat universal didalam berbagai masyarakat hukum adat dl Indonesia.
I. Sriyanto
openaire   +3 more sources

Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional

open access: yesProceedings Series on Social Sciences & Humanities
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yang merupakan warisan dari kolonial Belanda yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (Wvs NI), yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan nilai-nilai keindonesiaan.
Ampuan Situmeang
exaly   +2 more sources

KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP [PDF]

open access: yes, 2022
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berada di luar KUHP walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan Aturan Umum KUHP (WvS) sebagai sesuatu pohon atau naungan/bangunan induk, walaupun Aturan Khusus (Tipikor) itu ...
Reny Okpirianti, .
core   +1 more source

Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP

open access: yesJurnal HAM, 2020
Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP ...
Marwandianto Marwandianto   +1 more
doaj   +1 more source

MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN KUHP [PDF]

open access: yes, 2021
Abstrak-Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Suparji Suparji, Suparji, Suparji
core   +1 more source

Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana

open access: yesKanun, 2015
ABSTRAK: KUHP yang berlaku di Indonesia adalah Wetboekvanstrafrecht. Tuntutan akan adanya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai ke-Indonesiaan sudah lama dirasakan dan sudah diupayakan, kini rancangan KUHP tersebut sudah dilimpahkan kepada DPR ...
Mohd. Din
doaj   +1 more source

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

open access: yesJournal Presumption of Law, 2022
ABSTRAK Pemberian hukuan mati bagi pengedar narkotika merupakan salah satu bentuk keseriusan Negara terhadap penanganan kasus narkotika di Negara ini.
Rani Dewi Kurniawati
doaj   +1 more source

Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materil pada KUHP Nasional

open access: yesJurnal Fakta Hukum, 2023
Keywords : Legality, Formal, Material, National Criminal Code     Abstract   : Since formal legality is frequently regarded as a truly sacred order, it is expected to adhere to a sense of justice. Moreover, the arrangements in the law should be executed no matter what that and should be treated as an impression ...
openaire   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM KUHP NASIONAL

open access: yesPagaruyuang Law Journal, 2023
Perbuatan cabul dewasa ini menjadi perhatian khusus dikarenakan perbuatan tersebut termasuk kejahatan seksual yang cukup meresahkan di masyarakat kita, sehingga mengakibatkan aktivitas seksual sesama jenis ini menyimpang dari yang seharusnya Perilaku cabul yang dilakukan antar orang dewasa sesama jenis telah diatur di KUHP yang bisa menjadi acuan agar ...
Lola Febriani, Muridah Isnawati
openaire   +1 more source

Melihat Diferensiasi Fundamental KUHP Lama (WVS) dan KUHP Nasional Indonesia

open access: yesALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
abstract
null Fransiskus Saverius Nurdin   +2 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy