Results 91 to 100 of about 481 (116)
Some of the next articles are maybe not open access.

PENERJEMAHAN NOMENKLATUR RESMI DI MAHKAMAH AGUNG

Jurnal Penerjemahan
Penelitian ini mengkaji praktik penerjemahan nomenklatur resmi yang berkaitan dengan lembaga, jabatan, dan unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan peradilan di bawahnya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi berbagai kesalahan dan
Agus Digdo Nugroho Nugroho   +1 more
exaly   +2 more sources

Sinergitas Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung

Sawerigading Law Journal, 2022
Terdapat pro dan kontra dalam hal eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara. Keberadaan Komisi Yudisial yang bertujuan untuk menstabilkan kekuasaan kehakiman dengan menghadirkan lembaga pengawasan dalam proses peradilan menimbulkan beberapa polemik kewenangan diantaranya perbedaan pandangan mengenai teknis yudisial.
openaire   +1 more source

Problematika Pengangkatan dan Perberhentian Hakim Mahkamah Agung Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, 2023
Article 24A paragraph 3 provides a provision that candidates for Supreme Court justices are proposed by the Judicial Commission to the House of Representatives for approval and to subsequently be appointed as chief justices by the president and the Supreme Court Law states that the appointment of Supreme Court Judges is carried out by the President on ...
Ongky Alexander   +2 more
openaire   +1 more source

Modifikasi Hukum oleh Mahkamah Agung Melalui Pengaturan Upaya Adminitratif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Jurnal Hukum Peratun, 2019
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6/2018) telah mengubah prosedur penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan, dimana sebelum adanya Perma 6/2018 tersebut Upaya Administratif merupakan syarat mengajukan gugatan ke Peradilan TUN ...
Sudarsono Sudarsono   +2 more
openaire   +1 more source

PENGUJIAN SURAT EDARAN OLEH MAHKAMAH AGUNG [PDF]

open access: possible, 2021
Peraturan kebijakan muncul sebagai alternatif untuk mengisi peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum.
openaire  

Etika Kepribadian Hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi

JURNAL ILMIAH NUSANTARA
This abstract focuses on the moral responsibility of constitutional judges in Indonesia to remain faithful to constitutional values and uphold independence. The Constitutional Court (MK) functions as a protector of moral values within Pancasila and the constitution, including maintaining the nation's morality in line with these values.
null Faiz Redha Alfansuri   +2 more
openaire   +1 more source

Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

2023
Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai sebuah negara hukum, pengadilan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia, secara konstitusional mengenai kekuasaan kehakiman ditegaskan di dalam Pasal 24 UUD 1945.
DM, Mohd. Yusuf   +5 more
openaire   +1 more source

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG MEMBEBASKAN TERDAKWA DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 237 K/MIL/2016)

Verstek, 2020
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 237 K/MIL/2016 dimana dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa tidak ...
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy