Results 71 to 80 of about 481 (116)

Evaluasi Atas Implementasi Pasal 45A UU Mahkamah Agung

Jurnal Hukum dan Peradilan, 2012
The high of arrears cases at the Supreme Court in the early 2000s pushed through the Blueprint for Reform Supreme Court in 2003 to require the regulation limiting the appeal court in law. The request was eventually fulfilled in part by the Parliament and the Government. In 2004 the Parliament and the Government to revise Law.
Asril Asril, Dimas Prasidi
openaire   +1 more source

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008

Jurnal Mercatoria, 2017
Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan adalah dambaan kita semua. Alternatif penyelesaian sengketa muncul sebagai gejala social dalam masyarakat yang tidak percaya kepada lembaga peradilan untuk ...
Fitra Dewi Nasution, Ferry Aries Suranta
doaj  

Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015)

Diversi, 2018
Sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan ...
Ramma Hadi Saputra, Trinas Dewi Hariyana
doaj   +1 more source

DINAMIKA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM BIDANG PERDATA ISLAM

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2011
This article discussed the dynamics of the Supreme Court jurisprudence in the legal setting, the problems that want revealed is how the dynamics of the Supreme Court ruling in Islamic law and what the aspects of philosophical and sociological background is. The results obtained indicates that the decisions of the Supreme Court in the civil law of islam
openaire   +1 more source

Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2020
There are several decisions of the Constitutional Court (MK) regarding judicial review which are not only difficult to implement in practice but also followed-up in a variety of ways. Several norms in the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP), are some of those that are often petitioned for review at the Constitutional Court ...
openaire   +3 more sources

Kewenangan Ketua Mahkamah Agung Mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyumpahan Advokat

Syiah Kuala Law Journal, 2019
Angka 6 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat (SK KMA Penyumpahan Advokat) menimbulkan polemik hukum karena substansi materi keputusan tersebut memperluas Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Organisasi Advokat yang dapat mengajukan penyumpahan Advokat di Pengadilan Tinggi.
Muttaqin Asyura, Faisal A. Rani, Ilyas Ismail   +2 more
openaire   +2 more sources

MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN URGENSI PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PILKADA

Nurani, 2019
The implication of the direct regional head election is the emergence of the results of the Regional Head Election. In the regulation of Law Number 32 of 2004, the results of the Regional Head Election were resolved by the Supreme Court. Through the decision of the Constitutional Court Number 072-073 / PUU-II / 2004 the legislators transferred the ...
openaire   +1 more source

Mahkamah Agung dan Gagasan Kekuasaan Kehakiman yang Ideal

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2000
Penulis artikel membahas keberadaan Mahkamah Agung dan segenap permasalahannya.Penulis juga mengangkat perdebatan akademis tentang sumber legalistis kekuasaan kehakiman. Kriteria kekuasaan kehakiman yang ideal Juga menjadi pembahasan dalam artikelini.
openaire   +2 more sources

Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)

Syiah Kuala Law Journal, 2018
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 melarang  pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan. Perma ini telah menutup kesempatan bagi Pencari keadilan untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan. Perma ini telah memperluas objek praperadilan, yang meliputi sah tidaknya penyitaan, penggeledahan, dan ...
Nelly Mulia Husma, Faisal A.Rani, Syarifuddin Hasyim   +2 more
openaire   +2 more sources

PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG "BERTENTANGAN" DENGAN NASH

Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 2018
Abstract. This study aimed to analyze the rulings of the Supreme Court No. 51 K/AG/1999 and 120 K/AG/2005 about the case of a non-muslim heirs and inheritance for a wedding without license that for the author though same areas of inheritance but it is not easy to find solutions and formulation (legal formation method) in Nash, even it was decided ...
openaire   +3 more sources