Results 61 to 70 of about 481 (116)
Asy-Syari'ah, 2015 The development of religious court in Indonesia is existing while the establishment of Islamic law as part of national law system. It is influenced by the improvement of legal thought which is the background of Islamic law legislation.
Abu Tolhah
doaj +1 more source
Kewenangan Hakim Dalam Mengubah Klausul Kontrak Yang Dibuat Atau Dilaksanakan Dengan Itikad Buruk
UIR Law Review, 2020 Para praktiknya kadangkala pihak-pihak yang terikat dalam sebuah kontrak tidak memiliki kedudukan yang seimbang, baik dari segi ekonomi, pengetahuan, maupun pengalaman.
Timothée Kencono Malye, Rahdiansyah
doaj +1 more source
PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM MELALUI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
Majalah Hukum Nasional, 2018 Yurisprudensi hakim Mahkamah Agung (MA) diperlukan untuk menemukan hukum dibalik aturan perundangan yang ada, semua itu dilakukan untuk menegakkan keadilan. Hal inilah yang memunculkan masalah hukum, karena hakim tidak mendasarkan bunyi teks perundangan.
null Islamiyati +3 more
openaire +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR BERDASARKAN PRINSIP INDEPENDENSI MENURUT HUKUM KEPAILITAN
Yuridika, 2017 This article aimed to criticize the juridical basis of scope of crime mentioned on Law Number 37 of 2004, focuses on criminal responsibility of a curator based on independence principle of bankruptcy law.
Sriti Hesti Astiti
doaj +1 more source
INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE
Jurnal Media Hukum, 2017 This research has 3 aims, the first is to examines the consideration of the Supreme Court in deciding the cancellation of arbitration decision under Article 70 and beyond Article 70 of Arbitration Act, the second is to review and analyze theories used in the consideration of the Supreme Court to cancel the Arbitration Decision.
Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti
openaire +3 more sources
Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi
JURNAL USM LAW REVIEWThis research aims to analyze the role of the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) in the context of justice in Indonesia, with a focus on potential inconsistencies in objectives that may occur due to the delegation of authority to review Regional Regulations (Perda) to the Supreme Court.
El Renova Ed Siregar +1 more
openaire +2 more sources
Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana
Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 2020 Salah satu bagian terpenting dari Reformasi Hukum di Indonesia adalah Reformasi Peradilan, diantaranya pembenahan sistem peradilan yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa perdata yang ditempuh melalui jalur peradilan pada umumnya berlangsung lama, berbelit-belit,
openaire +2 more sources
Yustisia Jurnal Hukum, 2013 <p align="center"><strong><em>AB</em></strong><strong><em>S</em></strong><strong><em>TRAC</em></strong><strong><em>T</em></strong></p><p><em>T</em><em>he aim of this research is to determine the judicial review problems by
Achmad ,, Mulyanto ,
openaire +2 more sources
PERAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA AGAMA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN
Adliya, 2019 Abstrak Tulisan ini menjelaskan tentang peran hakim di Peradilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman dalam proses penegakan hukum. Peran hakim di Peradilan Agama dituntut mampu untuk menyediakan ruang dalam penegakan hukum melalui proses ...
Suwanda Suwanda
doaj +1 more source
SASI, 2014 The division of state power is divided into legislative power, executive power and judicial power. The task of government in carrying out public welfare within the meaning of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, in the implementation of needed legislation.
openaire +2 more sources