STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.46/PK/PID.SUS/2010 TENTANG UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) KASUS NARKOTIKA [PDF]
, 2018 ABSTRAKMuhammad Furqan STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN Ismi, MAHKAMAH AGUNG 2018 NO.46/PK/PID.SUS/2010 TENTANG UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI ...
MUHAMMAD FURQAN ISMI
core
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 61.K/TUN/2015 TENTANG PENETAPAN KOMISIONER KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA [PDF]
, 2016 iiiABSTRAKCHAIRUL UMAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 61.K/TUN/2015 TENTANG PENETAPAN KOMISIONER KOMISI INDEPENDEN PEMILIHANKABUPATENNAGAN RAYA2016 FakultasHukumUniversitasSyiah Kuala(v, 62), pp.,bibl. (Dr. M. Gaussyah, S.H, M.H)Berdasarkan
Chairul Umam
core
Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 Pk/pdt/2005) [PDF]
, 2017 :Tesis ini berjudul Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis status jual beli tanah yang dilakukan tanpa ...
Gunawan, A. (Adi)
core
EKSAMINASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1143/K/Pid/2004 TENTANG KASASI FAJRI ALIAS YUSUF PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI PALU [PDF]
, 2006 Obyek penelitian ini adalah mengenai Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung No 1143/K/Pid/2004 Tentang Kasasi Fajri alias Yusuf dalam kasus Tindak Pidana Terorisme Di Palu.
HAPSARI, CITRA
core
Evaluasi Atas Implementasi Pasal 45A UU Mahkamah Agung
Jurnal Hukum dan Peradilan, 2012 The high of arrears cases at the Supreme Court in the early 2000s pushed through the Blueprint for Reform Supreme Court in 2003 to require the regulation limiting the appeal court in law. The request was eventually fulfilled in part by the Parliament and the Government. In 2004 the Parliament and the Government to revise Law.
Asril Asril, Dimas Prasidi
openaire +1 more source
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3002 K/PDT/2015 TENTANG PENGAKUAN AKTA AUTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH [PDF]
, 2018 ABSTRAKUlfaSTUDI KKASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH 2018AGUNG NOMOR 3002 K/Pdt/2015 TENTANG PENGAKUAN AKTA AUTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Ulfa
core
Syiah Kuala Law Journal, 2019 Angka 6 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat (SK KMA Penyumpahan Advokat) menimbulkan polemik hukum karena substansi materi keputusan tersebut memperluas Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Organisasi Advokat yang dapat mengajukan penyumpahan Advokat di Pengadilan Tinggi.
Muttaqin Asyura +2 more
openaire +2 more sources
Implementasi Kebijakan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2017 [PDF]
, 2019 Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap orang baik individu maupun kelompok tanpa mendiskriminasi ras, agama, suku, ekonomi, sehingga semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama di mata ...
engkus, E. (engkus), Nasrudin, R. (Rudi)
core
Mahkamah Agung dan Gagasan Kekuasaan Kehakiman yang Ideal
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2000 Penulis artikel membahas keberadaan Mahkamah Agung dan segenap permasalahannya.Penulis juga mengangkat perdebatan akademis tentang sumber legalistis kekuasaan kehakiman. Kriteria kekuasaan kehakiman yang ideal Juga menjadi pembahasan dalam artikelini.
openaire +2 more sources
Kuasa Jual sebagai Jaminan Eksekusi terhadap Akta Pengakuan Hutang (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 318.k/pdt/2009 Tanggal 23 Desember 2010) [PDF]
, 2015 Tujuan penulisan tesis ini adalah Untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim dalam memutusperkara kuasa jual sebagai jaminan eksekusi akta pengakuan hutang berdasarkan Putusan Mahkamah Agungnomor Register 318.K/Pdt/2009 tersebut dan untuk ...
Djuwityastuti, D. (Djuwityastuti) +2 more
core