Results 111 to 120 of about 47,048 (143)
MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN URGENSI PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PILKADA
Nurani, 2019 The implication of the direct regional head election is the emergence of the results of the Regional Head Election. In the regulation of Law Number 32 of 2004, the results of the Regional Head Election were resolved by the Supreme Court. Through the decision of the Constitutional Court Number 072-073 / PUU-II / 2004 the legislators transferred the ...
openaire +1 more source
Jurnal Mercatoria, 2013 Pemakaian lembaga mediasi pengadilan saat ini dirasa lebih menguntungkan karena cepat dalam menyelesaikan Sengketa Perdata. Mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan juga mendorong upaya damai sebagai solusi yang utama oleh para ...
Oki Basuki Rachmat, Mahmul Siregar
doaj
Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Menurut Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 [PDF]
, 2007 Sebagai salah satu ciri dari Negara Hukum (Recht Staat) adalah adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dengan demikian jelas tidak memberikan kesempatan dalam peradilan untuk memperlakukan ketidakadilan bagi seluruh warga negara Indonesia ...
Marpaung, L. A. (Lintje)
core +1 more source
Pengawasan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial [PDF]
, 2012 (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 Tentang Yudisial Review UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial) AbstractChapter 1 Article 3 of the 1945 Constitution stipulates that the State of Indonesia shall be a state based on ...
Aryanto, J. (Jesi)
core
Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan (Analisis Putusan Pailit Mahkamah Agung Nomor 018 K/N/2007) [PDF]
, 2011 Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan (Analisis Putusan Pailit Mahkamah Agung Nomor 018 K/N/2007) meneliti ketentuan yang berbeda dalam UU Kepailitan dengan UU Hak Tanggungan mengenai masa tangguh hak
Timur , Kartika Ruritasari
core
KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
, 2016 2015 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung dan untuk mengetahui mekanisme pengujian Surat Edaran Mahkamah Agung. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research).
openaire +1 more source
Peningkatan Fungsi Pengawasan Melekat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI [PDF]
, 2017 The legal problem that the process through the penal, often form a paradigm the wrong, namely law such as merchandise.Justice desired the applicant of providers decisions, were out were decisions the results of determined by financial factors.The public ...
, Kelik Wardiono, S.H., M.H. +2 more
core
PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG "BERTENTANGAN" DENGAN NASH
Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 2018 Abstract. This study aimed to analyze the rulings of the Supreme Court No. 51 K/AG/1999 and 120 K/AG/2005 about the case of a non-muslim heirs and inheritance for a wedding without license that for the author though same areas of inheritance but it is not easy to find solutions and formulation (legal formation method) in Nash, even it was decided ...
openaire +3 more sources
Pelaksanaan Perma Tentang Mediasi Di Pengadilan (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Barabai) [PDF]
Syahrani, 2010. Pelaksanaan Perma Tentang Mediasi Di Pengadilan (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Barabai). Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Diana Rahmi, S.Ag, MH.
Syahrani, Syahrani
core