Results 11 to 20 of about 481 (116)

Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia

open access: yesJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang ...
Mohammad Kamil Ardiansyah
doaj   +1 more source

Kontradiksi Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

open access: yesAdliya, 2023
Based on the Republic of Indonesia Constitution, 1945, the authority of judicial review in Indonesia is currently held by two judicial institutions, the Supreme Court and the Constitutional Court.
Dian Sunardi
doaj   +1 more source

Perkembangan Relasi Negara dan Agama Paska Reformasi Konstitusi

open access: yesMedia Iuris, 2022
Speaking of the number of religions in Indonesia, juridically, since the past until now Indonesia has not designated one particular religion as a state religion nor does it make Indonesia a religious state.
Ferry Herlius, Donna Rumiris Sitorus
doaj   +1 more source

Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung ( Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018) [PDF]

open access: yesSASI, 2021
The Supreme Court (MA) decided that candidates for members of the Regional Representative Council (DPD) from political party administrators for the 2019 Election were still allowed, even though previously the Constitutional Court (MK) had banned it (Decision No. This conflict is due to differences in interpreting the timing of the implementation of the
openaire   +2 more sources

Analisis Yuridis Terkini Terhadap Tugas Common Law And Fidusia Direktur di Inggris, Amerika, Kanada Dan Indonesia

open access: yesMimbar Hukum, 2023
This article discusses the role of the Supreme Court in defending the principle of the supremacy of the constitution. This article argues that the Supreme Court has inherent judicial authority to defend the supremacy of the constitution over legislation ...
Yafet Yosafet Wilben Rissy
doaj   +1 more source

Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court

open access: yesJurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2020
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di ...
Lisfer Berutu
doaj   +1 more source

AZAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM SENGKETA PENJAMINAN PENGEMBALIAN MODAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN WAKALAH BIL ISTITSMAR

open access: yesMimbar Hukum, 2022
The principle of reversed proof (omreking van het bewijslast) in the DSN Fatwa No. 105/DSN-MUI/X/2016 concerning guaranteeing the return of capital for the financing of mudharabah, musyarakah and wakalah bil istitsmar is the new norm in the legal ...
Mardi Candra Mardi
doaj   +1 more source

Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia

open access: yesAl-Ahkam, 2022
The dispute between Islamic law and positive law is continuously ongoing regarding the practice of illegal divorce. This practice is valid in Islamic law as long as the conditions and pillars are fulfilled.
Firman Wahyudi
doaj   +1 more source

ANALISIS PERJANJIAN KESEPAKATAN MASYARAKAT MENGENAI PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara)

open access: yesJurnal Eduscience, 2020
Penelitian Ini membahas tentang analisis penjanjian kesepakatan masyarakat mengenai pencurian buah kelapa sawit ditinjau dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ( studi kasus di desa Bandar Selamat kecamatn Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu ), fokus
Denni Maruli Sitompul   +2 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy