Results 21 to 30 of about 481 (116)
"Peradilan Konstitusional" oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret
Artikel ini membahas kemungkinan untuk Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai peradilan konstitusional. Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-
Titon Slamet Kurnia
doaj +1 more source
As we have seen, it is essential to widen digitization in order to bestow better access to public information contained in Indonesian courts for a variety of purposes.
William Edward Sibarani
doaj +1 more source
Penguji Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan
Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, wacana menjadikan pengujian peraturan perundang-undangan kepada lembaga tunggal merupakan langkah maju untuk ...
Adrian Faridhi
doaj +1 more source
<p><strong><em>ABSTRAK</em></strong><em>: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Faesal Johan F, ' Kristiyadi
openaire +1 more source
TRANSFORMASI HUKUM HARTA BERSAMA DI INDONESIA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
This article tries to elucidate the attempt of The Supreme Court of Indonesia to formulate regulation on the distribution of joint property on the basis of juridical, philosophical, and sociological considerations.
Nurnazli ,
doaj +1 more source
MAHKAMAH AGUNG DAN SUPREMASI KONSTITUSI: DISKRESI YUDISIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG
This article aims to discuss the role of the Supreme Court in defending the principle of the supremacy of the constitution. The discussion finds that the Supreme Court has inherent judicial authority to defend the supremacy of the constitution over ...
Titon Slamet Kurnia
doaj +1 more source
Peradilan Agama telah berfungsi sebagai layaknya lembaga peradilan pada umumnya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia Mahkamah Agung dituntut memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari ...
A Hasyim Nawawie
doaj +1 more source
Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan.
Melia Melia +2 more
doaj +1 more source
Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai suatu subsidiary crime atau tindak pidana lanjutan memiliki mekanisme pembebanan pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana umumnya.
Muhammad Reza Adiwijana
doaj +1 more source
This research has the main purpose to determine the legal protection of patients on the deviation of informed consent practices concerned in Inspanning Verbintenis and legal aspects.
Anang Riyan Ramadianto
doaj +1 more source

