Results 21 to 30 of about 47,048 (143)

MAHKAMAH AGUNG DAN SUPREMASI KONSTITUSI: DISKRESI YUDISIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG

open access: yesMimbar Hukum, 2022
This article aims to discuss the role of the Supreme Court in defending the principle of the supremacy of the constitution. The discussion finds that the Supreme Court has inherent judicial authority to defend the supremacy of the constitution over ...
Titon Slamet Kurnia
doaj   +1 more source

Penguji Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan

open access: yesJurnal Mercatoria, 2017
Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, wacana menjadikan pengujian peraturan perundang-undangan kepada lembaga tunggal merupakan langkah maju untuk ...
Adrian Faridhi
doaj   +1 more source

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA PENGGELAPAN DENGAN JABATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Pid/2019)

open access: yesVerstek, 2022
<p><strong><em>ABSTRAK</em></strong><em>: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Faesal Johan F, ' Kristiyadi
openaire   +1 more source

Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian

open access: yesDiversi, 2018
Peradilan Agama telah berfungsi sebagai layaknya lembaga peradilan pada umumnya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia Mahkamah Agung dituntut memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari ...
A Hasyim Nawawie
doaj   +1 more source

Relasi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung: Masalah-Masalah dan Cara Penanggulangannya

open access: yesNegara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2023
The issue of the lack of harmony between the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) has often raised public concerns. This prompts a question: What causes the lack of harmony between these two institutions? In fact, between 2009 and 2018, there were five events that intensified this strained relationship, including the cases of remaining ...
Zaka Firma Aditya, Abdul Ghofar
openaire   +1 more source

Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)

open access: yesJurnal IUS, 2019
Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan.
Melia Melia   +2 more
doaj   +1 more source

Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

open access: yesMedia Iuris, 2020
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai suatu subsidiary crime atau tindak pidana lanjutan memiliki mekanisme pembebanan pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana umumnya.
Muhammad Reza Adiwijana
doaj   +1 more source

The Deviation Of Informed Consent Practices: Understanding The Inspanning Verbintenis And Legal Aspects

open access: yesJurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2023
This research has the main purpose to determine the legal protection of patients on the deviation of informed consent practices concerned in Inspanning Verbintenis and legal aspects.
Anang Riyan Ramadianto
doaj   +1 more source

Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children’s Human Rights

open access: yesJurnal HAM, 2022
Children have an important positioning in spheres of human life, starting from the scope of family life to the state, therefore every policy must be able to guarantee the fulfillment of children’s rights.
M. Nur Syafiuddin
doaj   +1 more source

Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi
Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat terus memunculkan persoalan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pelemahan supremasi konstitusi di Indonesia.
Ahmad Yani
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy