Results 141 to 150 of about 51,971 (187)
HUKUMAN MATI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
AbstrakThe criminal conduct is not only focused on the criminal law but also insociology aspect can be observed as economic, politic and psychologyaspects. Under those reflections then the author reasons that dead sentenceapplication to the criminal actor therefore resulted injustice that alsoforcible.
openaire +2 more sources
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PENGADILAN DI BAWAHNYA
The independence and impartiality of the judicial authority, in the history of its incorporation into norms, had undergone some improvements and impediments along with the changes in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which was ...
Ahmad Fadlil Sumadi
doaj
Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024
Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 is a decision concerning the presidential and vice presidential nomination threshold. The existence of this decision is a breath of fresh air for political parties, where, in the absence of a presidential threshold, every political party can nominate a presidential and vice presidential candidate ...
openaire +1 more source
Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan sebagai penjaga konstitusi (guardian of constitution) dan penyelesai sengketa kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara melalui pendekatan komparatif dengan Mahkamah ...
openaire +1 more source
Penelitian ini mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara melalui studi komparatif antara Indonesia dan Turki. Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menyelesaikan konflik konstitusional antar lembaga negara.
openaire +1 more source
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:
Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan HumanioraPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 memegang peranan penting dalam menentukan kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan kewenangan KY sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut
Lila Graciella Rasji +8 more
semanticscholar +1 more source
Unizar Law Review
Penelitian ini berangkat dari Objek pengujian dalam permohonan judicial review dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ...
M. Rachman, Bahri Yamin
semanticscholar +1 more source
Penelitian ini berangkat dari Objek pengujian dalam permohonan judicial review dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ...
M. Rachman, Bahri Yamin
semanticscholar +1 more source
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL ACTIVISM
Jurnal DiskresiJudicial activism oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya MK) identik dengan kehadiran ‘norma baru’ sehingga MK sering kali dianggap melampaui batas kewenangannya.
Nelly Liswana +3 more
semanticscholar +1 more source
PUTUSAN BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES DI MAHKAMAH KONSTITUSI: ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN DI INSTAGRAM
Jurnal Ilmu KomunikasiPersoalan gugatan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu isu kontroversial yang mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Isu ini banyak diberitakan oleh media, termasuk akun berita Instagram @narasinewsroom.
Mukhtar Najib AlBanna, W. Handayani
semanticscholar +1 more source

