Results 71 to 80 of about 205,746 (171)

Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum [PDF]

open access: yes, 2014
Hukum adat karena sifatnya yang tidak tertulis, majemuk antara lingkungan masyarakat satu dengan lainnya, maka perlu dikaji perkembangannya. Paradigma pemahaman hukum adat dan perkembangannya harus diletakkan pada ruang yang besar, dengan mengkaji secara
Simangunsong,SH,MH, Frans
core   +2 more sources

Budaya Pepadun dan Saibatin dalam Rencana Pengembangan Taman di Kota Bandar Lampung

open access: yesJurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 2023
Pengembangan taman saat ini begitu masif di Indonesia. Namun, pengembangan tersebut baru dari segi kuantitas, belum banyak di kualitas dan identitas. Banyak taman yang mengadopsi desain, bentukan, dan nilai-nilai dari taman yang sudah ada di daerah lain ...
Eduwin Eko Franjaya   +4 more
doaj   +1 more source

BEBAN MASYARAKAT ADAT MENGHADAPI HUKUM NEGARA

open access: yesJURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2008
The most common type of conflict involving indigenous people is the dispute  on the ownership of economic resources and cultural sites which are convicted  and is guaranteed as traditional indigenous rights. In this regard, indigenous people stand vis a vis with investors’ interest  which is usually safeguarded by state legal instruments.
openaire   +3 more sources

Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities

open access: yesJurnal Masyarakat dan Budaya, 2020
Tulisan ini berupaya melihat marjinalisasi adat, hukum adat serta implikasinya pada masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, meskipun Konstitusi dan beberapa aturan formal mengakui masyarakat adat, termasuk pranata adat, namun pada praktiknya telah terjadi upaya peminggiran jangka panjang.
openaire   +2 more sources

Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua [PDF]

open access: yes, 2016
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ragam budaya yang terbentang dari sabang sampai merauke. Keanekaragaman budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki sistem hukum lebih dari satu. Pluralisme hukum yang dianut
Hamid, K. A. (Kasim)
core  

OVERLAPPING REGULATION : KEPASTIAN HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL PELALAWAN RIAU

open access: yesMasalah-Masalah Hukum
Perselisihan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat umum, negara, maupun pihak swasta banyak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan
Dessy Artina   +4 more
doaj   +1 more source

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI N0 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

open access: yesJurnal IUS, 2018
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait  implementasi Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, studi  terhadap  keberadaan masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri di Kabupaten ...
Jasardi Gunawan
doaj   +1 more source

Pola Komunikasi Masyarakat Adat

open access: yesKhazanah Sosial, 2019
Corak budaya, bahasa, dan adat istiadat masyarakat suku Rejang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kearifan lokal yang bernilai sangat tinggi. Suku Rejang juga dikenal sebagai salah satu suku tertua yang ada di Sumatera. Karakteristik budaya, adat istiadat, dan pola komunikasi masyarakat suku Rejang sangat menarik untuk diteliti  dan ditelaah ...
openaire   +2 more sources

PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (SUATU KAJIAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT TERNATE)

open access: yesJurnal Dinamika Hukum, 2011
Land acquisation by the community of adat law tends to leave out. This condition caused by the government policy before which has no attention to the development of land acquisition of the adat community. According that policy, all land are owned by the State, especially when its issue is about the government and bussiness interest.
openaire   +2 more sources

Kedudukan Hukum Adat dalam Otonomi Khusus

open access: yesKanun, 2010
: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Bab XII dan XIII diatur tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat. Pasal 98 Undang-undang ini menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi
Darmawan Darmawan
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy