Eksekusi Terhadap Gadai Deposito Berjangka Pada PT. Bank Yudha Bhakti Cabang Medan [PDF]
, 2015 A debt deposit is a movable property and a pawned deposit object. Article 1154 of the Civil Code states that “in the case of a debtor is default, the creditor has the right to own the pawn property, and all contracts on this case are null and void.” A ...
SARI, P. R. (PUTRI)
core
Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996: Studi pada Bank Papua Cabang Biak [PDF]
, 2020 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 dan untuk mengetahui dan ...
Baneftar, F. (Frengky)
core
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 [PDF]
, 2017 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana akibat hukum yang akan diterima oleh pihak penerima fidusia yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tidak berdasarkan ...
Tawalujan, L. M. (Lord)
core +1 more source
Penyelesaian Kredit Macet dalam Perbankan [PDF]
, 2016 Bad credit or loan is the credit problem experienced repayment difficulties due to the factors or elements of intentional or due to conditions beyond the ability of debtors.
Perbawa, I. K. (I)
core
Kajian Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga [PDF]
, 2017 One of the government policy in development equalization and economic growth is giving credit.In order to ensure the return debts of debtors, a creditor need a guaranteed, one of the guarantee used is fiduciary.
Hapsari, K. I. (Kusumastuti) +1 more
core
Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Fidusia Yang Dilelang Tidak Melalui Badan Lelang Negara (Study Pada PT. Kembang 88 Multifinance) [PDF]
, 2016 Along with the rise of the development, the demand for transportation facilities is significantly increasing. In order to accommodate the society\u27s demands, economical growth, and credit system development in Indonesian society nowadays, any forms of ...
BANGUN, E. T. (EDIM)
core
Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan
Binamulia HukumPenelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks pelaksanaan parate eksekusi oleh perusahaan pembiayaan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang diterapkan adalah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman ...
null Miki Yanti P. +3 more
openaire +1 more source
REKONSTRUKSI PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH Yang BERBASIS NILAI KEADILAN
Jurnal Pembaharuan Hukum, 2016 Charging for the guarantee for creditors through the agency of mortgage right, which is based on the provisions of Law No. 4 of 1996 on Mortgage Right, has advantages where the first holder of mortgage right has the right to sell the object of mortgage right on its own power or commonly known as parate execution.
openaire +2 more sources
Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan hak Tanggungan Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 (Studi Kasus di PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Solo) [PDF]
, 2015 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan, cara penyelesaian apabila terdapat kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan, dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyelesaian kredit macet ...
, Septarina Budiwati, S.H, M.H. +2 more
core
KEDUDUKAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET DIPERBANKAN
Jurnal YustitiaGiven the importance of the position of funds in credit in the development process, it is appropriate that creditors and credit recipients as well as other related parties receive legal protection through a rights institution. a strong guarantee and can also provide legal certainty for all parties.
Putu Chandra Kinandana Kayuan +3 more
openaire +1 more source