Results 11 to 20 of about 124,953 (143)
Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu
Begawan Abioso, 2022 Tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pengaturan UU No. 7 Tahun 2017 mengenai verifikasi faktual dapat berjalan dalam pemenuhan syarat partai politik peserta Pemilu. Kedua, untuk menganalisis dampak pemberlakuan verifikasi faktual.
Riastri Haryani
doaj +1 more source
PERLINDUNGAN PARTAI-POLITIK DARI PERSONALISASI PARTAI POLITIK
JURNAL DIMENSI, 2020 Partai-politik adalah pilar demokrasi, hal ini bisa di lihat penyebutan partai-politik beserta kewenangan dan fungsinya dalam konstitusi. Pilar di artikan sebagai penguat atau penentu atau merupakan bagian dalam sistim demokrasi suatu Negara. Sebagai bagian dari sistim demokrasi, peran dan fungsi partai-politik harus sejalan dengan sistim demokrasi itu
Seftia Azrianti +4 more
openaire +1 more source
FAKSI DAN KONFLIK POLITIK DALAM PARTAI POLITIK: PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 2022 Runtuhnya orde baru menjadi refleksi bagi partai politik dalam memperkuat dan memperluas kekuatan politiknya untuk tampil kepermukaan sebagai semangat demokrasi yang mulai berkembang di Indonesia. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Partai Keadilan (PK) untuk berkompetisi dengan berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)dan mengalami ...
Rizqa Febry Ayu, Hilda Wahyuni
openaire +1 more source
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Tulisan ini hendak melakukan analisis yuridis terhadap hubungan antara Partai Politik dan Organisasi Sayap Parpol-nya (OSP). Hubungan dimaksud adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran oleh organisasi sayap parpol ...
Ibnu Sina Chandranegara +1 more
doaj +1 more source
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020 Penelitian ini menggambarkan koalisi partai politik calon tunggal pilkada Lebak tahun 2018. Sebagai negara dengan sistem multipartai dan memiliki perbedaan koalisi di tingkat pusat dengan daerah, partai politik tersebut ternyata tidak memperkuat peran ...
Siti Khodijah, Valina Singka Subekti
doaj +3 more sources
POLITIK HUKUM PENATAAN SAYAP PARTAI POLITIK
JOURNAL EQUITABLE, 2022 Undang-undang Partai Politik mengamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dalam partai politik yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
null Elviandri, null Rifki Hidayat
openaire +1 more source
Verfassung, 2023 Pengesahan kepengurusan partai politik di tingkat daerah disahkan berdasarkan surat keputusan partai politik di tingkat pusat. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum.
Ahmad Gelora Mahardika
doaj +1 more source
PERAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENYELANGGARAAN OTONOMI KHUSUS DI ACEH
Yurispruden, 2020 Abstact As a national organization, political parties are considered to have failed in carrying out their roles and functions, especially in the implementation of regional autonomy.
M. Fahrudin Andriyansyah
doaj +1 more source
AKUNTANSI PARTAI POLITIK [PDF]
El Muhasaba: Jurnal Akuntansi, 2013 <p>Accounting for Political Parties. Healthy political parties, credible and capable of running the General Election held in a democratic, honest and fair is the capital of democracy credible. Democracy is a credible government authorized the creation of a solid and authoritative with effective control of the institution legistalif.
openaire +2 more sources
Model Kaderisasi Partai Politik melalui Sayap Partai
Wacana Publik, 2020 The purpose of this study was to determine the regeneration model carried out by the Gerindra Party, NasDem, PKS through the wing. This research uses qualitative research methods with the principle of regeneration issued by the Komisi Pemberantasan Korupsi (Corruption Eradication Commission).
Ridho Ferdian +3 more
openaire +1 more source