Results 31 to 40 of about 592 (115)

HAK ATAS TANAH BAGI PARTAI POLITIK

Arena Hukum, 2013
Hukum pertanahan di Indonesia tidak secara jelas mencantumkan partai politik sebagai subjek hak atastanah. Sehingga sering terjadi hak atas tanah yang digunakan oleh partai politik diatasnamakan ketuapartai, sehingga menjadi masalah ketika ketua partai ...
Agus Sekarmadji
doaj   +1 more source

A Komunikasi Politik Terbuka Partai

Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 2022
One of challenges brought by information transparency era is political communication. This study aims at revealing political communication strategy adopted by Partai Keadilan Sejahtera (PKS) of West Java, especially related to their efforts to build culture of transparency and accountability, especially related to  political party funds during 2019 ...
openaire   +1 more source

Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten

Journal of Political Issues, 2023
Fokus tulisan ini menyelisik aktivisme politik para kader perempuan partai atau politisi perempuan di daerah Banten. Urgensi kajian ini karena adanya interseksi diskursus antara aktivisme perempuan, pengorganisasian partai, dan kultur patriarki di ...
Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani   +3 more
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Arena Hukum, 2015
Political party is alegal entityorganization. Itcan take legal actions through the organs of the political party.This writing intent on  knowing  whether political party belongs to law institution/body or not which can be asked for the criminal ...
Wahyu Wahyu
doaj   +1 more source

Hukum Perselisihan Partai Politik: Mahkamah Partai Politik dalam Penataan Negara Multipartai Indonesia

Unizar Law Review, 2022
Keberadaan Pengadilan Partai dalam tata negara dengan sistem corka multipartai menjadi penting guna mengatasi permasalahan perselisihan parpol dimana perselisihan parpol akan sangat mempengaruhi suatu tatanan negara demokrasi Indonesia. Metode penulisan menggunakan penelitian doktrinal dengan jenis bahan hukum sekunder dan primer dan pendekatan kasus ...
null Inkcrah Prudensia, Galih Raka Siwi, Wahyu Donri T   +2 more
openaire   +1 more source

Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur

Jurnal Transformative, 2017
Berangkat dari kerangka teoritik pelembagaan demokrasi, tulisan ini mencoba untuk mengargumentasikan bahwa perhelatan pilkada serentak di Indonesia tidak akan efektif selama partai politik belum melembagakan diri.
Ahmad Zaki Fadlurrohman
doaj   +1 more source

Mencermati Demokratisasi dalam Proses Kepengurusan Partai Politik di Indonesia

Journal of Political Issues
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses demokratisasi kepengurusan partai politik di Indonesia, dengan fokus pada perkembangan demokrasi terkini. Partai politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi, dan proses kepemimpinan demokratis
Kaamiliaa Dewi, Achmad Nurmandi, Helen Dian Fridayani   +2 more
doaj   +1 more source

Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS

Politicon, 2019
Krisis ideologi dalam dinamika partai politik paska reformasi (democratization) menjadi hal yang sangat anomali, mengingat demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan dialektika ide-ide politik dan ruang publik yang simetris.
Galang Geraldy
doaj   +1 more source

FRAGMENTASI PARTAI-PARTAI ISLAM PASCA ORDE BARU

Jurnal Keislaman, 2019
Spektrum politik Indonesia diwarnai oleh pergulatan elit  politik yang terpilah dalam banyak kelompok, Kelompok islam dan yang memakai simbol-simbol islam merupakan salah-satu kelompok yang ikut andil dalam pertarungan politik, ketika orde baru masih ...
Ali Mas'ad
doaj   +1 more source

Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Politika: Jurnal Ilmu Politik, 2020
Pasca terbit Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-Xlll/2015 sebagai pem-batalan larangan politik dinasti, sejumlah calon dari kerabat petahana maju dalam Pilkada 2015 dan terus berlanjut di pilkada setelahnya. Selain karena hambatan regulasi yang telah
Fitriyah Fitriyah
doaj   +1 more source