Results 31 to 40 of about 286,256 (147)
Eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2020 The purpose of this study was to analyze the existence of political party courts in resolving internal political party disputes under the provisions of Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Political Party Laws. This study used a juridical-normative method with a statute approach.
openaire +2 more sources
Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020 Partai politik memiliki sistem perkaderan yang berbeda untuk melakukan tahapan seleksi kader yang selektif, transparan serta demokratis. Tujuan dari rekrutmen kader dengan maksud untuk dapat memperoleh kader yang ideal dalam memperjuangan kepentingan ...
Fandi Sintani +2 more
doaj +3 more sources
REDESAIN STRUKTUR INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM BINGKAI KONTESTASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018 Paradigma baru terhadap kelembagaan partai politik perlu dikembangkan seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, salah satunya yang ...
Proborini Hastuti
doaj +1 more source
Unizar Law Review, 2022 Keberadaan Pengadilan Partai dalam tata negara dengan sistem corka multipartai menjadi penting guna mengatasi permasalahan perselisihan parpol dimana perselisihan parpol akan sangat mempengaruhi suatu tatanan negara demokrasi Indonesia. Metode penulisan menggunakan penelitian doktrinal dengan jenis bahan hukum sekunder dan primer dan pendekatan kasus ...
null Inkcrah Prudensia +2 more
openaire +1 more source
A Komunikasi Politik Terbuka Partai
Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 2022 One of challenges brought by information transparency era is political communication. This study aims at revealing political communication strategy adopted by Partai Keadilan Sejahtera (PKS) of West Java, especially related to their efforts to build culture of transparency and accountability, especially related to political party funds during 2019 ...
openaire +1 more source
HAK ATAS TANAH BAGI PARTAI POLITIK
Arena Hukum, 2013 Hukum pertanahan di Indonesia tidak secara jelas mencantumkan partai politik sebagai subjek hak atastanah. Sehingga sering terjadi hak atas tanah yang digunakan oleh partai politik diatasnamakan ketuapartai, sehingga menjadi masalah ketika ketua partai ...
Agus Sekarmadji
doaj +1 more source
Journal of Political Issues, 2023 Fokus tulisan ini menyelisik aktivisme politik para kader perempuan partai atau politisi perempuan di daerah Banten. Urgensi kajian ini karena adanya interseksi diskursus antara aktivisme perempuan, pengorganisasian partai, dan kultur patriarki di ...
Bayu Nurrohman +3 more
doaj +1 more source
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022 Tahun 2024 akan digelar pemilu akbar berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022, terdapat enam partai pendatang baru yang sudah mengantongi SK Pengesahan dari Badan Hukum dan Kemenkumham dan siap menyusun strategi untuk ikut serta dalam kontestasi
Fitria Barokah +3 more
doaj +3 more sources
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
Arena Hukum, 2015 Political party is alegal entityorganization. Itcan take legal actions through the organs of the political party.This writing intent on knowing whether political party belongs to law institution/body or not which can be asked for the criminal ...
Wahyu Wahyu
doaj +1 more source
KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PUSARAN PARTAI POLITIK [PDF]
, 2022 Kebijakan dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan ...
Ridwan, Ridwan
core