Undang-Undang Parpol dalam Perubahan Peradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan [PDF]
, 2011 Partai politik merupakan representation of ideas atau mencerminkan suatu preskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu.
Yarni, M. (Meri)
core +1 more source
IMPLEMENTASI ATAS KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PASAL 68 AYAT (1) UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI [PDF]
, 2017 Partai politik merupakan bentuk dari kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemerdekaan berpikir serta kebebasan berekspresi. Maka dari itu, kebebasan berserikat merupakan hak yang sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi ...
Tuti Atika Ferawati, 121000250
core
Penyelesaian Konflik Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik [PDF]
, 2017 Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, dengan cara konstitusional guna melaksanakan ...
Untung Dwi Hananto, Ratna Herawati, Muhammad Abi Dzar Al Ghifari*
core
Strategi Penanganan Krisis Partai Dari Pandangan Publik [PDF]
, 2014 ,Politik dengan magnitude besar dialami oleh partai politik sejak 1 hingga 2 tahunterakhir. Hampir semua partai-partai politik peserta pemilu baik partai lama maupun partai barumengalami krisis yang mengakibatkan guncangan organisasi dan efeknya ...
budianto, H. (heri)
core
Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat
Jurnal Konstruksi Hukum, 2020 One of the functions of political parties in legislation is as a means of political education and socialization. Political parties are obliged to disseminate their political discourse to the public. However, in its implementation in the field, there are still political parties that have not maximized their function in providing political education to ...
I Gede Wijaya Kusuma +2 more
openaire +2 more sources
Eksistensi Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (Studi Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No. 49/pip/mp-dpp.ppp/2014) [PDF]
, 2017 Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu munculnya Mahkamah Partai Politik yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik.
Purba, C. S. (Charlyna)
core
Revitalisasi Partai Politik dalam Penegakan Negara Demokrasi di Indonesia [PDF]
, 2012 Partai politik merupakan elemen yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tetapi dalam perjalannnya partai politik yang ada lebih mementingkan politik kekuasaan ketimbang pendidikan politik rakyat, sehingga pemilu bukan menjadi ...
Fithriyyah, M. U. (Mustiqowati)
core
Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum
Unes Journal of Swara JustisiaUntuk menunjang pelaksanaan penyelenggaran kegiatan partai politik tidak terlepas dengan adanya dukungan dana yang besar. Dalam proses perjalanan partai politik, dana partai politik berasal dari iuran para politisi partai, sumbangan yang sah sesuai ...
Arfiani, Syofiarti
doaj +1 more source
Jurnal Magister Hukum Udayana, 2018 This study aims to analyze the nature of political party recall rights to the membership of the House of Representatives; recall rights of members of the People's Legislative Assembly by political parties whether they are in accordance with the ...
Muhamad Aljebra Aliksan Rauf +2 more
doaj +1 more source
Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia [PDF]
, 2016 Koalisi Partai Politik Indonesia dalam sistem presidensil memberikan gambaran bahwa kekuasaan presiden bisa terkooptasi atau terbatas dikarenakan adanya kompromikompromi politik antarpartai politik dan Presiden yang tergabung dalam koalisi pemerintah ...
Wospakrik, D. (Decky)
core