Penyelesaian Sengketa Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah di Kota Binjai (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/k/tun/2012) [PDF]
, 2016 Land registration is aimed to ensure legal certainty. If land is not registered, there will be no legal certainty so that other people will easily claim that it belongs to them.
SARI CIBRO, ENI NOVIDA
core
Jurnal Risalah KenotariatanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum perikatan pembebanan jaminan kebendaan dalam akad murabahah di bank syariah Indonesia (BSI) yang tidak beretikad baik.
Agus Mustakim +2 more
semanticscholar +1 more source
Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah [PDF]
, 2015 Task to perform registration of land in Indonesia charged to the Government by Article 19 paragraph (1) BAL determined aim is to ensure legal certainty. The approach used is a normative juridical using secondary data, data analysis performed by means of ...
OE, M. D. (Meita)
core
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Nahkoda Dalam Pengangkutan Barang Di Laut [PDF]
, 2015 Dalam hal kedudukan hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan di laut kata Nakhoda lazimnya berada pada konteks awak kapal yang dipekerjakan oleh sebuah Perusahaan kapal pengangkutan, sebagaimana telah disinggung pada latar belakang di atas.
MARTHEN, N. (NOBER)
core
Lembaga Rechtsverwerking Solusi Mengatasi Sengketa Tanah [PDF]
, 2008 Dari berbagai kasus tanah, salah satu penyebabnya berkaitan dengan pendaftaran tanah, misalnya sengketa mengenai siapa pemilik sebidang tanah yang sebenarnya. Pihak yang merasa memiliki tanah mengajukan gugatan ke pengadilan.
Sihombing, I. E. (Irene)
core
Sertipikat Hak Milik Atas Tanah sebagai Alat Pembuktian yang Sempurna [PDF]
, 2004 Tanah tidak hanya mempunyai fungsi sosial, tetapi ju ga mempunyai fungsi ekonomi dan bahkan fungsi religius. Terlebih lagi dengan melihat kondisi Negara Indonesia sebagai negara agraris, maka tanah benar-benar mempunyai peranan penting yang tidak dapat ...
Mutia, C. L. (Cut)
core
Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek [PDF]
, 2017 Pembuktian merupakan sebuah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dengan demikian nampak bahwa pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau ...
Kaligis, R. Y. (Royke)
core
Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia [PDF]
, 2016 This study aims to determine how copyright can be made the object of fiduciary assignment, why only institution of fiduciary who is a guarantor institution debt that object collateral in the form of copyright under the Copyright Act of 2014, knowing any ...
Azmi, M. Y. (Muhammad) +2 more
core
Analisis Yuridis Atas Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Fidusia Yang Dibuat Setelah Terbit Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Fidusia Elektronik [PDF]
, 2015 A Notary is a public official who has the authority to draw up authentic deeds and other authorities under this law. He also has the authority under Law No. 30/2004 in conjunction with Notarial Act No. 2/2014 and Law No.
SOENARYO, C. (CIPTO)
core
Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata [PDF]
, 2016 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenal semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik.
MISSARIYANI, M. (MISSARIYANI)
core