Results 51 to 60 of about 105,763 (188)
Pengaturan Pembuktian Terbalik Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 [PDF]
, 2016 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum pembuktian tindak pidana yang diatur dalam KUHAP dan bagaimana pengaturan pembuktian terbalik dalam UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No.
Tilaar, M. (Marsella)
core +1 more source
Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian
E-Jurnal UNSAM, 2017 Adapun upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP selama ini dinilai kurang memadai. Oleh karena itu, pada pada tahun 1999 diundangkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. Ketentuan tersebut dijamin dalam Pasal 37 UU
openaire +2 more sources
Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Terkait Pembuktian Tindakan Diskriminasi di Sektor Digital
Jurnal Persaingan Usaha, 2023 Perkembangan ekonomi digital di indonesia memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, disamping itu juga berpontensi menimbulkan pelanggaran di sektor persaingan usaha seperti tindakan pemblokiran akses internet yang di ...
Rezaldy, Nanda Diyan Saputra
semanticscholar +1 more source
Al-Adl, 2020 Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia, kedua untuk menganalisis implikasi yuridis kedudukan alat bukti elektronik pasca
Hanafi Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri
doaj +1 more source
Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal
Alauddin Law Development Journal, 2021 Pokok Pembahasan dari penelitian ini adalah Analisiis Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 156/ Pdt/ 2018/ PT. Mks Tentang Akta Dibawah Tangan Tanpa Tanggal, Pokok permasalahan dibagi dua yaitu: 1.Bagaimana Kekuatan Pembuktian Akta ...
Ardi Ardi, Tri Suhendra Arbani
doaj +1 more source
PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERUSAHAAN ASURANSI (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) [PDF]
, 2011 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian perkara pidana pemalsuan dokumen perusahaan asuransi di Pengadilan Negeri Surakarta, penyelesaiaan perkara ini lebih diprioritaskan pada pembuktian dokumen palsunya.
Wibowo, Ari Prasetyo
core
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2023 Latar belakang yang mendasari penentuan diskresi alat bukti sederhana dalam persidangan PKPU adalah untuk memudahkan proses persidangan yang efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat penyelesaian perkara kepailitan dan mengurangi kerugian yang ...
Rulman Ignatius Rongkonusa +2 more
semanticscholar +1 more source
Penerapan Asas Pembuktian Terbalik terhadap Kasus Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2013 Penerapan asas praduga tak bersalah tidak efektif untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Karena itu perlu diterapkan asas pembuktian terbalik yang merupakan konsekuensi dari asas keadilan dan pertanggungjawaban atas amanah.
Abdulahanaa Abdulahanaa
doaj +1 more source
STUDI KOMPARATIF TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI DI INDONESIA DAN SINGAPURA [PDF]
, 2016 ABSTRAKCut Rizka Rahmah, STUDI KOMPARATIF TERHADAP SISTEMPEMBUKTIAN TERBALIK DALAMPENYELESAIAN PERKARA KORUPSI DIINDONESIA DAN SINGAPURA2016 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA(iv, 66)pp., bibl.(M.
Cut Rizka Rahmah
core
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Hukum pembuktian yang akan diuraikan ini ialah hukum pembuktian dalam perkara perdata. Hampir semua literatur Inggris menulis dan menguraikan hukum pembuklian perdata inibersamaan dengan hukum pembuktian pidana. Oleh karenanya kadang-kadang dalam menjelaskan dan memberi contoh pembuktian perkara perdata sering digabungkan dengan pembuktian perkara ...
openaire +2 more sources