Results 91 to 100 of about 2,340 (146)

Urgensi Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua

Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 2023
Dalam suatu negara yang merdeka dan berdaulat pastilah memiliki konstitusi yang mengatur tentang aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang menjadi pijakan dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi tersebut pastilah mengatur tentang sistem administrasi dari berjalannya suatu pemerintahan.
openaire   +1 more source

KEPENTINGAN POLITIK DAN HUKUM DALAM DIMENSI PEMEKARAN DAERAH BREBES SELATAN [PDF]

, 2018
ABSTRAK Penulisan skripsi yang berjudul "Kepentingan Politik dan Hukum dalam Dimensi Pemekaran Daerah Brebes Selatan". Penelitian ini mendiskripsikan tentang: (I) Faktor-faktor yang mendasari terjadinya pemekaran wilayah; (2) Dinamika politik dan hukum
Rizki Maulana, NIM.: 13370046
core  

EVALUASI PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

, 2012
Penelitian ini membahas evaluasi pemekaran daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang menyangkut Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
, LIEKE TIELUNG, ST., , Dr. Ely Susanto, MBA   +1 more
core  

Penyelesaian Sengketa Penyerahan Aset Pasca Pemekaran  Daerah

Ekasakti Legal Science Journal
Secara normatif, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyerahkan semua aset kepada Pemerintah Kabupaten/Kota selaku daerah otonom baru dan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu selama 5 (lima) Tahun semenjak diresmikannya kabupaten/Kota baru hasil pemekaran.
Stori Muharta, Darmini Roza
openaire   +1 more source

Faktor- faktor keberhasilan pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia [PDF]

, 2011
Era reformasi telah membuat banyak perubahan khususnya dalam tata pemerintahan. Pemerintahan yang awalnya bersifat sentralistik, kini menjadi desentralistik.
Fatmawati
core  

ANALISIS PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN PALI DALAM PERSPEKTIF POLITIK [PDF]

, 2020
Otonomi daerah adalah salah satu usaha untuk mengoptimalkan keefektifan pemerintah dalam pembangunan dan realisasi pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari studi ini adalah untuk menjelaskan pemekaran Kabupaten Pali pada tahun 2013 apakah aspirasinya ...
MUTIA HANDAYANI, RISKI
core  

Pemekaran Kabupaten Samosir (1998-2004)

, 2021
Penulisan skripsi ini diberi judul PEMEKARAN KABUPATEN SAMOSIR (1998-2004). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang, faktor-faktor dan proses terjadinya pemekaran Kabupaten Samosir.
Simbolon, Monika Sridevi
core  

Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia

Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2020
One of logical consequence of political decentralization policy of regional autonomy is a phenomenon of regional expansion or establishment of new autonomous regions/new autonomous region (DOB). The Government specifically regulates theregional expansion through UU No. 22 Tahun 1999 which was subsequently revised by UU No.
openaire   +1 more source

PERAN AKTOR DALAM PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2013
This study aimed to describe the actor cent in the preparation of the regional growth policy agenda in Central Maluku Regency, as well as patterns of interaction or orientation of the actors are in a process of developing regional growth policy agenda in
Irman Salaputa, Muhlis Madani, Andi Luhur Prianto   +2 more
doaj  

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDUK DAN KABUPATEN PEMEKARAN PASCA PEMEKARAN WILAYAH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN DI PROPINSI BENGKULU)

, 2009
Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten induk dan kabupaten pemekaran pasca pemekaran wilayah, berdasarkan tingkat kemandirian ...
Halimatusyadiah, Halimatusyadiah, Puspa Dewi, Eka   +1 more
core