DAMPAK OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA
Berkala Ilmiah AGRIDEVINA, 2019 In 1999, the government issued Law No. 22 concerning Regional Autonomy. Then it followed propose regional expansion, because they saw the opportunity to manage their own resources. From the point of view of co - operatives, the existence of regional autonomy and regional expansion are both opportunities and challenges.
openaire +1 more source
, 2006 Dalam rangka pemberhasilan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan Negara kesatuan ...
Aspriyanto, Budi
core
Evaluasi Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah di Kabupaten Batu Bara
, 2015 Pemekaran wilayah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen Undang – Undang Nomor 22 ...
Dewi, Anissa Silvia
core
IMPLIKASI PEMEKARAN WILAYAH ATAU DAERAH OTONOMI BARU DI PAPUA
Jurnal Lanskap PolitikAbstract Autonomous region is a term used to refer to a region that has the authority to regulate its own regional affairs. Based on Article 1 number 12 of Law 23/2014, an Autonomous Region is defined as a legal community unit that has certain regional boundaries and can be in the form of a province, city and district.
openaire +1 more source
EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH MALAUSMA SEBAGAI KECAMATAN BARU DI KABUPATEN MAJALENGKA [PDF]
, 2011 Penelitian ini berawal dari adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Majalengka, Pemekaran wilayah ini baik secara langsung mapun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Malausma.
YUKOWATI, Ike, -
core
Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Probolinggo.
, 2015 Penelitian ini dilakukan di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu daerah otonom yang melaksanakan kebijakan pemekaran wilayah kecamatan.
Amrullah, Ridho
core
Analisis Tingkat Kemandirian keuangan Daerah Pasca Pemekaran Wilayah
JURNAL AKUNTANSI, 2021 openaire +1 more source
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rencana Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Tanjungpinang
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikBased on the results of the 2010 Tanjungpinang City Subdistrict Expansion Study, it appears that the results of the study recommend that the Tanjungpinang City area be divided into 7 subdistricts, of which 3 subdistricts are new subdistricts that must be expanded.
Edward Mandala +4 more
openaire +1 more source
ANALISIS HUKUM IMPLEMENTASI PEMEKARAN WILAYAH (KELURAHAN KUTOWINANGUN SALATIGA) TERHADAP EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI RODA PEMERINTAHAN [PDF]
, 2016 Tugas dan kewajiban pemerintah dalam berbagai tingkatan sesuai dengn amanah Undang-Undang adalah untuk mensejahterakan masyarakat salah satunya dengan menyediakan pelayanan publik yang terjangkau, cepat, efektif dan efisien.
Sari, Renny Novita
core
Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pagar Manik [PDF]
, 2013 Kristi Natalia BR Saragih, NIM 098520023, Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pagar Manik.
Saragih, Kristi Natalia
core