Results 21 to 30 of about 1,142 (137)

Diskursus Politik Dalam Proses Pemekaran Wilayah Pantai Timur

open access: yesIndonesian Journal of Social Development, 2023
The purpose of my research is to analyze the regional development of Pantai discourse. Timur Calls for Separation of Ogan Kommering Illil Autonomous Region A district that has undergone a long journey of various local political elites. the method of Investigation using the qualitative descriptive method, a more urgent investigative strategy Searching ...
Nurul Zakiyah, Muchlis Minako
openaire   +1 more source

Determinan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan wilayah induk dan pemekaran di kawasan timur Indonesia

open access: yesJurnal Ekonomi dan Bisnis, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia setelah pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah di Indonesia.
Dinar Melani Hutajulu   +3 more
doaj   +1 more source

Dinamika Kuasa dalam Upaya Pemekaran Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

open access: yesNakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2018
Inisiasi pemekaran Kabupaten Rokan Hulu baik diprakarsai oleh elite yang berkeinginan membentuk Kabupaten Rokan Darussalam, maupun yang diprakarsai oleh Bupati Rokan Hulu “Achmad” diwarnai oleh pertentangan dua pihak yang setuju pemekaran dan yang ...
Hasanuddin
doaj   +3 more sources

Literasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Bengkulu Tengah

open access: yesJurnal Kewirausahaan & Bisnis, 2023
This activity aims to describe regional expansion policies, factors that support the implementation of regional expansion policies, analyze the form of policy implementation in the political, economic and socio-cultural fields, and analyze the implementation of regional expansion policies in supporting national integration in Bengkulu City.
Anwar Hamid   +4 more
openaire   +1 more source

Dampak Reklamasi terhadap Lingkungan dan Perekonomian Warga Pesisir di Jakarta Utara

open access: yesJurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 2022
Pertambahan penduduk yang tidak terkendali menjadikan luas suatu wilayah semakin dirasakan tidak mencukupi kapasitasnya termasuk Kota Jakarta. Pernambahan luas wilayah dapat dilakukan dengan melakukan pemekaran wilayah administratif namun langkah ini ...
Muhammad Haykal Abdul Ghanie Djamil   +2 more
doaj   +1 more source

Analisis Faktor Pendorong Perubahan Tutupan Lahan selama Satu Dekade di Kabupaten Labuhanbatu Utara

open access: yesJurnal Ilmu Lingkungan, 2021
Mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008, sejak tanggal 24 Juni 2008 Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) mulai berdiri sendiri sebagai kabupaten dan terpisah dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Regan Leonardus Kaswanto   +3 more
doaj   +1 more source

Dualisme Administrasi Pemerintahan di Daerah Perbatasan

open access: yesNakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2018
Pemekaran wilayah marak ketika disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014.
Candra Asmara, Muslim
doaj   +3 more sources

RUANG DAN TEMPAT DALAM STUDI PEMEKARAN PERSPEKTIF TEORI DAN PENGALAMAN EMPIRIK KABUPATEN KUTAI

open access: yesMajalah Geografi Indonesia, 2016
ABSTRAK Sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemekaran wilayah telah menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan. Meskipun detnikian, pemekaran wilayah terkadang menipakan ambisi kelompok untuk tnemperoleh konsesi sumberdaya atau cerminan kekecewaan ...
R. Rijanta
doaj   +1 more source

EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN YANG BERBASIS PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN

open access: yesArena Hukum, 2015
South Central Timor regency administration is an area with a broad range of services. To optimize public service for the community, by 2013 the number of districts has been in expand into 32 districts.
Charles Banoet
doaj   +1 more source

ANALISA KRONOLOGIS PERMASALAHAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN DONGGALA DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DENGAN MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK DAN GEOSPASIAL

open access: yesGeoid, 2020
Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan yang paling terbaru UU No.
Yuwono   +2 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy