Results 61 to 70 of about 1,142 (137)

Model pertumbuhan kota (urban growth) di Kabupaten Manggarai Timur sebagai administrasi wilayah baru (startup)

open access: yesRegion: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 2020
Kabupaten Manggarai Timur merupakan hasil pemekaran wilayah dari administrasi Kabupaten Manggarai tepatnya pada tanggal 17 Juli 2017. Sebagai wilayah kabupaten baru (startup), Kabupaten Manggarai Timur masih dalam proses pengembangan dan pembangunan ...
Abdul Wahid Hasyim   +2 more
doaj   +1 more source

Akibat Hukum dari Pemekaran Wilayah terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah di Kota Pekanbaru

open access: yes, 2014
Pekanbaru, the capital of Riau Province, is the largest town in the area. It is a commercial town and becomes a town with the rapid development in migration and urbanization.
Sugiyarso, Budi
core  

DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK : STUDI KASUS PEMEKARAN KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO [PDF]

open access: yes, 2017
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto terhadap pelayanan publik. Hal ini dilatarbelakangi oleh salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah adalah tingginya jumlah penduduk ...
Rosaria Nikasari, 071311133080
core  

ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA DIKABUPATEN KERINCI

open access: yesJ-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), 2017
The Indonesian nation has reformed the governance since the enactment of Law No.22 of 1999 on Regional Government. Since then innovative ideas and experiments have been conducted to improve the implementation of regional autonomy and decentralization in order to improve public services and poverty alleviation effectively.
openaire   +2 more sources

EFEKTIVITAS PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM

open access: yesJurnal Trias Politika, 2018
Dengan dibukanya kran pemekaran wilayah sejak era reformasi, banyak daerah otonom baru yang sudah pisah dengan daerah induknya. Tercatat pada orde baru hanya 27 provinsi, hingga saat ini ada 34 provinsi.
Yustinus Farid Setyobudi
doaj   +1 more source

KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA TASIKMALAYA

open access: yesJurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2016
Penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya sebagai kota hasil pemekaran tahun 2001 berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur Propinsi Jawa Barat. Penelitian bertujuan menganalisis perkembangan struktur perekonomian wilayah dan sektor unggulan yang menjadi daya saing perekonomian wilayah Kota Tasikmalaya dibandingkan ...
Ebed Hamri   +3 more
openaire   +2 more sources

Model Pemekaran Wilayah yang Menyejahterakan Masyarakat [PDF]

open access: yes, 2007
Penelitian pada tahun pertama ini bertujuan: 1) mendeskripsikan alasan logis masyarakat daerah penelitian (yang sudah berhasil melakukan pemekaran dan yang sedang mengajukan pemekaran) menuntut daerahnya untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru ...
Rachman, Ace Sriati   +3 more
core  

PEMERATAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH

open access: yesJurnal Kebijakan Publik, 2023
Dellia Ayu Nurparikha   +3 more
openaire   +1 more source

ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH DAERAH OTONOMI BARU (Studi Kasus DOB Buton Utara Pemekaran dari Kabupaten Muna)

open access: yesJurnal Perencanaan Wilayah, 2019
This study aims to determine the development of Economic Performance in North Buton Regency; knowing the progress of the North ButonRegency  Public Service Performance; and knowing the Development of Regional Infrastructure as a basic service facility in North Buton Regency consisting of 6 (six) Subdistricts, that is Kulisusu, Bonegunu, Kulisusu Barat,
Sanjaya, Mitra   +4 more
openaire   +1 more source

Penerapan Asas Demokrasi Terkait Pemekaran Provinsi Di Wilayah Papua

open access: yesAmandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Regarding the principle of democracy, it can be applied to the process of expanding the province, especially for large areas.  Especially for the Papua region, which from the time of independence until 2022. The division of the Papua Province into several provinces is a central government policy in order to accelerate the development of indigenous ...
null Yohana Sekar Pawening   +1 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy