PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI STAF AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( Survei pada Pemerintah Daerah Kota Bandung) [PDF]
, 2018 ABSTRAK Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan ...
Pembimbing 2, Mochamad Ridwan.,SE., MSi., AK., CA +2 more
core
Perbedaan Kedudukan dan Tugas Camat Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang [PDF]
, 2017 Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sertaHambatan dan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi camat ...
Eko Sabar Prihatin,Amalia Diamantina, Cahyo Mulyo Nugrahanto*
core
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2019 Berdasarkan peraturan No. 72 tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
openaire +1 more source
Administrasi Pemerintahan Daerah [PDF]
, 2019 [Full Paper] to pdf Copyright (c) 2019 Meraja ...
Muliati, M. (Muliati)
core
PERAN TENAGA PENDAMPING DESA PADA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WATU KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG [PDF]
, 2018 Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri ...
JABIR, HASTUTI
core
, 2022 NAMA KELOMPOK: ANDI KUSUMA WARDANA (1312200262) OYIK ASSEGAF (1312200356) MUH. KEYSHA YOGI ARMANDA (1312200264) ANANDA WAHYU RAMADHANI.P. (1312200350)
openaire +1 more source
Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau) [PDF]
, 2018 Tulisan ini dipilih dengan alasan sebagai berikut : pertama akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya.
Febrian, R. A. (Ranggi) +1 more
core +2 more sources
JURNAL TRIAS POLITIKA, 2017 Karl Marx states that bureaucracy is a parasitic and exploitative organization. Bureaucracy is an instrument for the powerful class to exploit other social groups of people (in their authority). Bureaucracy functions to maintain the privilege and status quo of the capitalist class. On the other hand, Hegel states that bureaucracy is a system created by
openaire +2 more sources
, 2022 Tujuan penelitian ini untuk memperdalam wawasan tentang sejarah pemerintahan yang pernah diterapkan sebelumnya serta memperbaiki sistem pemerintahan daerah yang akan datang. Sistem pemerintahan Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain
openaire +1 more source
Analisis Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Sistem Desentralisasi [PDF]
, 2014 Dalam era otonomi daerah, dituntut peranan pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan public services yang sangat dibutuhkan.
Priambada, B. S. (Bintara)
core +1 more source