Results 171 to 180 of about 386,072 (184)
Some of the next articles are maybe not open access.
Implementasi Peran Kepala Distrik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Jurnal Studi Pemerintahan dan AkuntabilitasPurpose: This research examines how District Heads implement their roles in public administration, with a specific focus on Wanggar District in Nabire Regency, Central Papua Province.
Ajumat Fimbay B +2 more
semanticscholar +1 more source
Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Penyalahgunaan wewenang sebagai konsep hukum administrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Konsep penyalahgunaan wewenang yang diatur tidak sesuai dengan konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum ...
J. J. Pietersz
semanticscholar +1 more source
Penyalahgunaan wewenang sebagai konsep hukum administrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Konsep penyalahgunaan wewenang yang diatur tidak sesuai dengan konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum ...
J. J. Pietersz
semanticscholar +1 more source
ETIKA KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan SosialEtika kepemimpinan daerah merupakan hal yang utama dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang baik sangatlah ditentukan dari proses kepemimpinan daerah yang baik.
M. Rodzi
semanticscholar +1 more source
Dinamika Urusan Pemerintahan Konkuren pada Pemerintahan Daerah
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi NegaraThis study aims to analyze the dynamics of concurrent government affairs in regional governments based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Regional autonomy gives regions the right to manage and regulate their own government affairs, including the division of authority between the central, provincial, and district/city governments.
null Muhammad Lutfi Zaki +2 more
openaire +1 more source
Evolusi Sistem Pemerintahan Arab Saudi dari Monarki Absolut Menuju Demokrasi
Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi IslamArab Saudi merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut atau kerajaan mutlak. Sebuah bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja.
Misbahuddin +6 more
semanticscholar +1 more source
Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik
PolyscopiaThis study examines the application of administrative law in establishing good governance. The background of this research is rooted in the increasing demand for transparent, accountable, and effective governance to address public administration ...
Asma Latifa +2 more
semanticscholar +1 more source
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
: This research reveals how the Electronic-Based Government System is implemented in the Sijunjung Regency Communication and Information Service. In accordance with Sijunjung Regent Regulation Number 29 of 2019, the Sijunjung Regency Communication and ...
Febrian Arga, Wahyudi, N. Putri
semanticscholar +1 more source
: This research reveals how the Electronic-Based Government System is implemented in the Sijunjung Regency Communication and Information Service. In accordance with Sijunjung Regent Regulation Number 29 of 2019, the Sijunjung Regency Communication and ...
Febrian Arga, Wahyudi, N. Putri
semanticscholar +1 more source
Mitigasi Risiko Sengketa dalam Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan
Arus Jurnal Sosial dan HumanioraPemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki segi hukum publik dan hukum privat serta terlibat dalam hubungan kontraktual dengan penyedia barang/jasa melalui suatu perjanjian (government contract) yang ...
Mitigasi Risiko +9 more
semanticscholar +1 more source
GEOGRAFI PEMERINTAHAN : PERAN GEOGRAFI DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN
Buku ini mengupas bagaimana geografi berperan penting dalam pengelolaan pemerintahan, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks Indonesia, di mana pemerintahan memiliki skala yang beragam, buku ini menyoroti bagaimana kebijakan publik dapat didesain dengan mempertimbangkan kondisi geografis setiap wilayah.openaire +1 more source
Sejarah Pemerintahan di Nagari Sitiung pada Masa Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari, Tahun 1983-2018 [PDF]
Skripsi ini berjudul “Sejarah Pemerintahan di Nagari Sitiung Masa Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari, tahun 1983-2018”. Skripsi ini mengkaji tentang corak pemerintahan di Sitiung pada masa pemerintahan desa dan pemerintahan nagari, serta dampak dari pemekaran Kabupaten Dharmasraya terhadap Nagari Sitiung.
openaire

