Results 51 to 60 of about 459,502 (149)
Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 2018 Desa merupakan struktur organisasi terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Desa mempunyai hak asal usul dan hak tradisional yang digunakan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta ikut berperan dalam mewujudkan cita ...
Danang Ari Wibowo
doaj +1 more source
Mahadi, 2022 Artikel ini membahas tentang dinamika penguatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan perundangan, serta ...
Muhtadli, Rudi Wijaya, Rika Septiana
doaj +1 more source
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Desa
, 2021 Masalah birokrasi di Indonesia akan selalu terkait dengan dua sumber permasalahan yang sangat kompleks. Pertama, permasalahan yang muncul dari faktor internal, dan kedua, permasalahan yang bersumber dari faktor eksternal. Dari faktor internal misalnya, terkait dengan masalah yang meliputi hal-hal seperti kualitas SDM yang dianggap masih rendah, sistem ...
openaire +2 more sources
Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Muhammadiyah Law Review, 2022 Peranan kepala desa dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa sebagai wujud otonomi desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa ...
openaire +1 more source
Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah Desa
Jurnal Bina PrajaUntuk lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan kondisi dan karakter atau ciri khas masyarakat setempat, beberapa urusan pemerintahan kabupaten sudah harus diserahkan kepada pemerintahan desa, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.
Amsal
doaj +1 more source
Jurnal IUS, 2015 Kelahiran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan mampu untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintahan Desa dijalankan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Khaeril Anwar
doaj +1 more source
Journal Community Service Consortium, 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan bagian organisasi pemerintah untuk ikut serta memajukan kegiatan perekonomi di pedesaan yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.
Widiyatmo Ekoputro +2 more
doaj +1 more source
Jurnal Justiciabelen, 2019 The State recognizes and respects regional government units that are special or special in nature which are regulated by law. Second, the State recognizes indigenous and tribal peoples' units along with their traditional rights insofar as they are alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the ...
openaire +2 more sources
Kebijakan Penggunaan Tanah Desa (Bengkok) untuk Pendirian Warung Remang – remang [PDF]
, 2020 oai:ojs.villages.pubmedia.id:article/1Tanah bengkok sebagai aset desa biasanya dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan desa, akan tetapi ada persoalan menarik ketika Tanah bengkok disewakan namun ada salah pengelolaan dimana ada pengalihan ...
Tanagar, Dony +2 more
core
FUNGSI STRATEGIS TUHA PEUT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI DANA GAMPONG
Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, 2018 Gampong adalah pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini, gampong ataupun desa diberikan kewenangan yang besar dalam melakukan tatakelola pemerintahan desa terutama dalam mengelola keuangan gampong.
Delfi Suganda
doaj +1 more source