Results 71 to 80 of about 459,502 (149)

Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah

open access: yesJurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023
Salah satu perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia dari era orde baru ke era reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah
doaj   +1 more source

Arah Kebijakan Bantuan Hukum dalam Mendukung Pemerintahan Desa yang Transparan, Profesional dan Akuntabel

open access: yesIBLAM Law Review
Kepala Desa berperan sentral dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa dengan tanggung jawab yang besar dalam mengatur administrasi, keuangan, serta pembangunan masyarakat desa.
Fakhlur Fakhlur
doaj   +1 more source

PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUNTAN SINGINGI

open access: yesJurnal Trias Politika, 2018
Ketidakseriusan desa dalam pengadminsitrasian dapat dilihat pada tidak tertatanya buku administrasi secara baik, adanya sekretaris desa yang ditetapkan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS atau sekarang lebih dekat dengan sebutan Aparatur Sipil Negara ...
Sahri Muharam   +2 more
doaj   +1 more source

Bejingan Penggerak Governing Elite : Perspektif Baru Makelar Suara

open access: yesJurnal Review Politik, 2020
Studi seluruh dunia telah banyak membahas terkait makelar suara membantu kandidat dalam proses mobilisasi massa. Namun hal mengejutkan terjadi ketika makelar suara menjadi penggerak pemerintahan membantu kandidat dalam kepemimpinan formal.
Asmawati Suwarno   +2 more
doaj   +1 more source

PERAN PEMERINTAH KECAMATAN KERTASARI DALAM PEMBENTUKAN DESA RESMITINGAL SEBAGAI DESA PEMEKARAN

open access: yes, 2019
Pemekaran pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah konsepsi negara demokratis dengan wilayah yang luas. Indonesia pasca reformasi mengenal istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam upaya memeratakan pembangunan.
Adiwilaga, Rendy
core   +1 more source

KEDUDUKAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986

open access: yesJurnal Wawasan Yuridika, 2015
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakann urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 sub 1 dan 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 adalah pegawai
Asep Suparman
doaj   +1 more source

PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN BUMDES MELALUI MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK BERUPA FOTO DAN POSTER DI DESA CANDINEGORO KECAMATAN WONOAYU SIDOARJO

open access: yesJournal Community Service Consortium, 2020
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan bagian organisasi pemerintah untuk ikut serta memajukan kegiatan perekonomi di pedesaan yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.
Widiyatmo Ekoputro   +2 more
doaj   +1 more source

EVALUASI KINERJA SEKDES PNS DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

open access: yes, 2017
ABSTRAK Tujuan utama pengangkatan para sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil adalah untuk mempercepat terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk: (1).
Yasin, Syaharudin
core   +1 more source

Tata Kelola Pemerintahan Desa [PDF]

open access: yes, 2021
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah Desa, namun pemberian tanggungjawab yang besar tersebut tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik, sehingga tata kelola pemerintahan ...
Somali, Soni Gunawan
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy