Results 11 to 20 of about 288 (93)

Penjabaran Peraturan Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Masa Pandemi Covid-19

open access: yesBhirawa Law Journal, 2021
The reason for the review, the election strategy regulated in the Government Regulation in Lieu of Law Number Long Term Year 2020 is the examination of the Act with other laws and regulations and how the results of the correlation of these laws are.
Muhammad Yusriansyah   +1 more
openaire   +1 more source

Relasi Dukun Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Sawah Pada Tahun 2017)

open access: yesAmpera, 2022
Penelitian ini dilatar belakangi mengenai hubungan antara pemilihan kepala desa di sebuah daerah dengan kebudayaan yang terdapat di daerah tersebut dan dalam penelitian ini penulis melakukan di Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ...
Nanda Irawan, Endang Rochmiatun
doaj   +1 more source

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

open access: yesJurnal Jendela Hukum, 2021
Pemilihan kepala daerah adalah salah satu sarana dari pemilihan umum yang pada hakikatnya merupakan wujud nyata demokrasi yang dilaksanakan oleh negara sebagai wujud penuh kedaulatan rakyat, dalam mengawal pemilihan kepala daerah agar terlaksana secara demokratis sejatinya diharuskan adanya lembaga pengawasan yang independen dan otonom.
openaire   +1 more source

POLITISASI HIJAB KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH [PDF]

open access: yesHUMANISMA : Journal of Gender Studies, 2019
<p><em>This research about the transformation of </em><em>h</em><em>ijab women candidates in the political stage direct election of the regional head (Pilkada). In Indonesia hijab experienced a transformative instrument motif.
Nurul Azizah, Mohammad Armoyu
openaire   +1 more source

DILEMATIKA KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PILKADA DAN PEMILU MENURUT UNDANG - UNDANG DASAR 1945

open access: yesNurani Hukum, 2018
Polemik yang pernah muncul soal peranan KPU serta pertanggungjawaban KPUD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atas lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dede Kurniawan
doaj   +1 more source

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN dalam Perspektif Kepastian Hukum

open access: yesJurnal Mercatoria, 2021
Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui kedudukan putusan peradilan administrasi negara di Indonesia dan kepastian hukum pelaksanaan putusan peradilan administrasi negara terkait pemilukada.
Herdi Munte, Christo Sumurung Tua Sagala
doaj   +1 more source

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANA PENGAWASAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI DAERAH

open access: yesJurnal Mercatoria, 2017
Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan.
Dessy Agustina Harahap
doaj   +1 more source

Perbandingan Pola Rekrutmen Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015

open access: yesJAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), 2023
Pola rekrutmen kepala daerah menurut undang-undang No.5 Tahun 1974 ditentukan oleh pemerintahan pusat, sedangkan di undang-undang No.8 Tahun 2015 kepala daerah dipilih secara langsung.
Fajar Noor Ramadhian   +3 more
doaj   +1 more source

ANALISIS YURIDIS NORMATIF UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH TENTANG PENCALONAN MANTAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesTa'zir, 2021
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang cenderung menganggap korupsi adalah perbuatan yang sudah biasa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai upaya pemerintah dalam mencegah terulangnya pelaku tindak
Yuli Kasmarani
doaj   +1 more source

Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah

open access: yesJurnal Belo, 2021
Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah saling berhubungan, otonomi daerah, pengolaan dana didaerah dapat dikelola oleh Kepala Daerah secara lebih leluasa apalagi didukung dengan pemilihan kepala daerah langsung, dengan biaya Pemilu yang besar yang tidak ...
Erwin Ubwarin
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy