Results 41 to 50 of about 317 (108)

Preferensi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Madiun

Jurnal Pamator, 2018
Fakta  sosial  menunjukkan bahwa proses  demokrasi  lokal yang  seharusnya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuannya  yaitu untuk meningkatkan partisipasi  politik  rakyat / masyarakat untuk  memilih pemimpinnya ternyata belum membuahkan ...
Agus Prasetya
doaj   +1 more source

Kebijakan Hukum Komisi Pemilihan Umum Terhadap Hak Politik Mantan Terpidana Sebagai Peserta Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Keadilan

Unes Journal of Swara Justisia
Hak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan dijamin oleh Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Teuku Ramadhana, Otong Rosadi, Zennis Helen   +2 more
doaj   +1 more source

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KEPALA DESA YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 (Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto)

Unes Journal of Swara Justisia, 2022
Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Oleh Satreskrim Polres Sawahlunto adalah pertama, Subjek/Pelaku dimana subyeknya hanya orang- orang tertentu.
Susi Delmiati, Roy Suganda Putra Sinurat
doaj   +1 more source

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat

JURNAL GEOGRAFI, 2011
Pemilu secaara langsung merupakan perwujudan pemilihan pimpinan yang dilaksanakan secara demokratis, dimana secara langsung rakyat menentukan pilihannya untuk memilih kepala pemerintahan, baik ditingkat nasional, propinsi, kabupaten maupun kota. Pemilihan kepala daerah untuk Kabupaten Langkat secara langsung oleh rakyat dilaksanakan tahun 2008 dalam ...
openaire   +2 more sources

KONSEP PERADILAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Paulus Law Journal, 2020
In the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 97/PUU/2013, it is stated that the handling of The Regional Election disputes is no longer be the authority of the Constitutional Court. This raises a consequences, the Regional Election disputes wil be handled through the Special Judiciary.
openaire   +2 more sources

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lain akan membuat para
Eko Noer Kristiyanto
doaj   +1 more source

Peningkatan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah [PDF]

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN, 2021
Regional Leaders Election (Pilkada) is an interesting matter to discuss, Pilkada regulations have undergone several changes, the phenomenon of change occurs starting from the appointment of a regional head, in which was initially elected by House of Presentatives (DPR) until finally returned to the public as people's sovereignty, the enactment of Law ...
openaire   +1 more source

Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol Dalam Pilkada Di Kabupaten Karo

Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 2018
Abstrak: Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan otoritas atau mempengaruhi pemilihan pejabat negara dan/atau ...
Herty Delima Purba, Muhammad Arif Nasution, Warjio Warjio   +2 more
doaj   +1 more source

AKTUALISASI DEMOKRASI PANCASILA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 2022
Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial.
Topan Indra Karsa, Rohani Rohani
openaire   +1 more source

PENGATURAN ULANG PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

Fiat Justisia, 2014
Sejak diberlakunnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung.
Budiyono Budiyono
doaj