Results 41 to 50 of about 51 (51)

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

open access: yesal-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2014
Abstract: This article discusses the individual candidate in the general election of regional head in political jurisprudence perspective. Before the Mahkamah Konstitusi’s decision No. 5/PUU-V/2007 pointed out, the individual candidate could have enter the two political institutions; first, in the 2004 general election, the individual candidate ...
openaire   +2 more sources

DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

open access: yesCosmoGov, 2017
Demokratisasi adalah sarana untuk mencapai demokrasi, sehingga ide-idetentang demokratisasi berkaitan denga strategi untuk mencapai demokrasi. Prosespendirian demokrasi adalah sebuah proses menginstitusionalisasikan ketidakpastian,menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian. Partai politik adalahkelompok otonom dari warga negara,memiliki kegunaan
openaire   +2 more sources

Tinjauan Konstitusional Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah

open access: yesPandecta: Research Law Journal, 2013
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pemilukada; menganalisis kesesuaian peraturan perundangan tentang pemilukada ditinjau dengan Konstitusi Indonesia (UUD tahun 1945) serta mendapatkan alternatif model pemilukada yang sesuai dengan Konstitusi Indonesia.
openaire   +1 more source

OTONOMI DAERAH DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA

open access: yesJUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
openaire   +1 more source
Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 2022
Abstrak Peneletian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana awal sejarah Pemilihan Kepala daerah sejak awal terbentuknya negara Indonesia. Pasca diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Indonesia mulai menata sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menerbitkan UU No.
Muh. Rizal Hamdi   +3 more
openaire   +1 more source

Pengisian Kekosongan Kepala Daerah Sebelum Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Journal Juridisch
The aim of this research is (1) to analyze the regulatory mechanism for filling vacancies for Regional Heads whose terms of office expire before 2024. (2) To analyze the obstacles and solutions for filling vacancies for regional heads in leading regional government administration according to applicable laws and regulations.
Mochamad Said   +3 more
openaire   +1 more source

ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Jotika Research in Business Law, 2023
Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana yang sangat penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Berbicara di tingkat daerah, pemilihan umum diaktualisasikan dalam bentuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan etika politik dalam pemilihan umum kepala daerah.
openaire   +1 more source

Malapraktik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Socio-political Communication and Policy Review
The results of the 2018 Cirebon City Regional Head Election won by the candidate pair Nasrudin Azis and Eti Herawati were rejected by the candidate pair Bamunas Setiawan and Effendi Edo. They considered the election results to be a legally flawed decision and arose due to negligence in election governance by the Cirebon City KPU in 2018 due to an ...
Dian Fitriyani   +2 more
openaire   +1 more source

QUICK COUNT PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERBASIS WEB

Jurnal Sains dan Informatika, 2017
Pemilu (Pemilihan Umum) adalah sistem demokrasi  yang dilakukan dengan pemungutan suara. Pemilu biasanya digunakan untuk menentukan calon Presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Gubernur. Dalam Pemilihan Kepala Daerah juga dilakukan dengan cara pemilihan umum, Quick count adalah perhitungan cepat atau disebut juga sebagai tabulasi suara paralel. Quick
openaire   +1 more source

Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tanpa Kotak Kosong: Studi Kasus Pemilihan Walikota Banjarbaru Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah satu pasangan calon melawan kotak kosong pertama sekali muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Namun mekanisme kotak kosong ini tidak diimplementasikan dalam penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru sebab ...
openaire  

Home - About - Disclaimer - Privacy