Hak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan dijamin oleh Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Teuku Ramadhana +2 more
doaj +1 more source
Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat 1 (Studi di Kabupaten Bolaang Monggondow Utara) [PDF]
Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Talibo, G. (Gito)
core +1 more source
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam
Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lain akan membuat para
Eko Noer Kristiyanto
doaj +1 more source
Kajian Normatif terhadap Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan [PDF]
Pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan melalui jalur partai maupun calon perseorangan. Pasangan bagi calon perseorangan harus memenuhi syarat yaitu dengan dukungan Kartu Identitas Penduduk.
Ratna Herawati, Retno Saraswati, Sacra Insan Sing Adiluhung*
core
Manajemen Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Salah satu tujuan penting otonomi daerah adalah adanya kehendak untuk meningkatkan peran serta masyarakat (partisipasi) demi tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung pada dasarnya merupakan wahana untuk memberikan peran serta tersebut dalam kehidupan demokrasi di daerah (demokrasi lokal).
openaire +1 more source
Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol Dalam Pilkada Di Kabupaten Karo
Abstrak: Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan otoritas atau mempengaruhi pemilihan pejabat negara dan/atau ...
Herty Delima Purba +2 more
doaj +1 more source
ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH [PDF]
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal terkait putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari hak konstitusional warga negara untuk memilih.
PRADITOMO, RIZQIAWAN WISNU
core
Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015 [PDF]
Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui ...
Rumokoy, N. K. (Nike)
core +1 more source
Menegakkan Akuntabilitas Publik Untuk Mewujudkan Good Local Governance
Tujuan pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keberdayaan masyarakat, pengembanganprakarsa dan kreativitas, peningkatan peran ...
Mustopadidjaja Mustopadidjaja +1 more
doaj +1 more source
HUBUNGAN BUDAYA PATRIARKI DENGAN SIKAP DAN PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) LANGSUNG TAHUN 2015 DI KABUPATEN SUMBA TIMUR (Studi Kasus di Kecamata Tabundung Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur) [PDF]
Semangat dilaksanakannya Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar ...
Ndjangar, Umbu Tamu Bidang
core

