Results 71 to 80 of about 145,660 (150)

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DENGAN SATU PASANGAN CALON [PDF]

, 2016
ABSTRAKMUHAMMAD FADIL, PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAKDENGAN SATU PASANGAN CALON2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 65), pp.,bibl.(Zainal Abidin, S.H.,M.Si)Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentangPemilihan Kepala ...
Muhammad Fadil
core  

KONSEP PERADILAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Paulus Law Journal, 2020
In the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 97/PUU/2013, it is stated that the handling of The Regional Election disputes is no longer be the authority of the Constitutional Court. This raises a consequences, the Regional Election disputes wil be handled through the Special Judiciary.
openaire   +2 more sources

Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024

Jurnal Adhyasta Pemilu, 2021
This study aims to answer the problems, the formulation and design of the special courts election and the excellences of the special courts election. This was conducted using legal-normative research through conceptual approach. In this study, special court local election are designed as a permanent adjudication court.
openaire   +2 more sources

Pemilukada Pasca Reformasi di Indonesia [PDF]

, 2014
Pilkada telah memiliki aturan pemilihan secara jelas, dan adanya pembatasan oleh UU No.32 tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...
Hambali, M. A. (Muhammad)
core   +1 more source

Pemilihan Kepala Daerah

Sadida: Islamic Communications and Media Studies
 Abstract The direct election of regional heads in Aceh, which began in 2006, has become a significant milestone in Indonesia's democratic journey, particularly in post-conflict Aceh. This electoral model reflects the uniqueness of Aceh as a region with special autonomy, and serves as a laboratory for democracy in Indonesia.
openaire   +1 more source

IMPLEMENTASI PENGISIAN JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN UUD 1945 DI TENGAH KEBERAGAMAN DAERAH

Jurnal Litigasi, 2016
The amandement of Article 18 UUD 1945, has brought significant changes in the regional administration. One of the changes associated with  the position of head region, which previously  for this position and for the vice of head region  elected by the ...
Ridwan Mukti
doaj   +1 more source

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH (STUDI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017) [PDF]

, 2017
ABSTRAKNOOR SIDDIQ,PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH (Studi Pada Pilkada Serentak tahun 2017)2017Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 58), pp., tbl., bibl.
Noor Siddiq
core  

HARMONISASI KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO DALAM MENJALANKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Agriekonomika, 2017
Wonosobo merupakan kabupaten yang mempunyai petensi besar di sektor Pertanian. Lebih dari 50% penduduk Kabupaten Wonosobo berprofesi sebagai petani. Isu tentang pertanian dan kesejahteraan petani selalu menjadi isu sentral ketika memasuki masa pemilihan ...
Nur Saudah Al Arifa
doaj   +1 more source

Pengaruh Kebijakan Muhammadiyah Sumatera Utara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2013 – 2018) [PDF]

, 2018
ABSTRAK Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini berupa “Pengaruh Kebijakan Muhammadiyah Sumatera Utara Terhadap Pemiihan Kepala Daerah” (Analisis Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013-2018).
Aditama, Agung
core  

Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak [PDF]

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Pemilihan Kepala Daerah Serentak gelombang pertama sudah dilaksanakan, tapi masih banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: (1) bagaimana perubahan mendasar dari pelaksanaan Pilkada serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo.
openaire   +2 more sources