Results 11 to 20 of about 743 (118)
Fiat Justisia, 2017 Democracy substance is “raison de etre” on regulating direct election system and it’s position about implementation principle of the state by law. Based on evaluating in 2005 until 2014, conducted alteration for implementation system, who reflected ...
Erwin Prima Rinaldo
doaj +1 more source
Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia
Diversi, 2020 Artikel ini berisi tentang pendapat hukum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Badan Peradilan Khusus yang mana sampai sekarang, sengketa hasil pemungutan suara masih diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana tugas inti atau pokok dari ...
fauzi wahyu pradika +2 more
doaj +1 more source
IMPLIKASI ADANYA UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN BAWASLU TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
Cepalo, 2020 Proses penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dan implikasi adanya upaya hukum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap putusan pelanggaran administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dianggap
Ahmad Syarifudin
doaj +1 more source
Diversi, 2023 Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Partai Politik terhadap penyelesaian perselisihan internal hasil pemilihan umum legislatif. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimanakah idealnya penyelesaian perselisihan internal partai politik ...
Cutra Andika Siregar +2 more
doaj +1 more source
HUBUNGAN ANTROPOMETRI DENGAN KURSI KERJA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO
The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, 2018 Chairs are an important component in determining comfort while sitting or doing a job with sitting. The aim of the research is to analyze the suitability between the size of the table and chair with anthropometry of the employee’s body.
Vrilly Andhini
doaj +1 more source
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI LUAR TERITORIAL OLEH BAWASLU – RI PERSPEKTIF IUS CONSTITUTUM
IBLAM Law Review, 2023 Pemilihan Umum Republik Indonesia, bukan hanya dilaksanakan di Indonesia, namun juga dilaksakan diluar negeri. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan ...
Andi Intan Purnamasari +2 more
doaj +1 more source
Cepalo, 2019 Kedudukan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 relatif terhadap Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN). Dalam melakukan kewenangannya, Notaris wajib untuk memberikan jaminan invetasi serta wajib untuk
Oddy Marsa JP
doaj +1 more source
Efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum
Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 2022 Bawaslu sebagai pengawas jalannya pemilihan umum membentuk Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk mengawal penegakan tindak pidana dalam pelaksanaan pemilihan umum agar tercapai pemilihan umum yang tertib dan adil serta dalam terbentuknya ...
Bukhari Alhuda
doaj +1 more source
COMPARISON OF THE CONCEPTS OF DEMOCRATIC AND SHURA SYSTEMS OF GOVERNMENT
Metro Islamic Law Review, 2023 The concept of a system of government of Democracy and Shura is often debated. Opinions related to the Islamic system of government are interconnected with the democratic system arises because in Islamic government, there is a concept of shura which is ...
Irhamdi Nasda
doaj
PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DENGAN BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Fiat Justisia, 2017 In early 2016 the ASEAN countries have officially implement the commitments which named the Asean Economic Community (AEC). The spirit of the stretcher is the spirit of ASEAN economic integration.
May Yanti Budiarti
doaj +1 more source