Results 1 to 10 of about 1,364 (113)

Distribusi Kewenangan atau Pemisahan Kewenangan menurut UU Nomor 22 tahun 1999

Jurnal Wacana Kinerja, 2020
UU Nomor 22 Tahun 1999 masih menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang perlu mendapatkan kejelasan. Konsep pemisahan kewenangan ataukah distribusi kewenangan yang digunakan.
Joni Dawud
doaj   +4 more sources

EKSTENSI KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT INDONESIA: HARMONISASI KEWENANGAN HUKUM LAUT INDONESIA

Tanjungpura Law Journal
AbstractThe maritime security discourse in Indonesia by the Maritime Security Agency (Bakamla) is ineffective. The main cause is the disharmony of authority in security, order, and law enforcement in Indonesia between Bakamla and other institutions.
Fajar Sugianto
exaly   +2 more sources

Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat

Khazanah Hukum, 2020
Penyusunan jurnal ini ingin memaparkan hal yang terkait dengan kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Teori dimaksud merupakan sistem wewenang yang diberikan oleh negara dan diatur demi menjalankan dan menciptakan pemerintah yang baik.
MOH GANDARA
doaj   +3 more sources

Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Di Desa Galesong Kabupaten Takalar

Alauddin Law Development Journal, 2021
Penelitianini membahas mengenai “Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar” yang menjadi permasalahan pokok yaitu bagaimana mekanisme pengaturan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan
Islamiani Azis, Abd. Rais Asmar
doaj   +1 more source

Kewenangan Mediator Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Media Iuris, 2022
Authority is a legitimation for every state apparatus activity, include the mediator of industrial dispute resolution. The mediator authority is described in Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.17/ 2014.
Sapta Imtinan Akmal, Juwita Sarri, Yanto Yunus   +2 more
doaj   +1 more source

KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI MENCURIGAKAN

Masalah-Masalah Hukum, 2022
Pada Pasal 3 PP 43/2015 huruf b menyebutkan bahwa notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan, sebagai pihak pelapor notaris diberikan keweanangan untuk melaporkan apabila adanya indikasi transaksi mencurigakan kepada PPATK. Tujuan penulisan ini
Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, Amad Sudiro   +1 more
doaj   +1 more source

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Krtha Bhayangkara, 2021
Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan, kewenangan Pengadilan Agama diperluas sehingga dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Ahmad Baihaki, M. Rizhan Budi Prasetya
doaj   +1 more source

Kekuasaan, Kewenangan, Tanggung Jawab, dan Delegasi

, 2021
Salah satu konsekuensi logis dari adanya struktur organisasi adalah terdapatnya bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang ke seluruh bagian tersebut terdiri dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Selain struktur organisasi menggambarkan adanya hierarki tertinggi hingga terendah, struktur organisasi juga menggambarkan terdapatnya ...
  +12 more sources

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH AKIBAT KELALAIAN BENDAHARA

Unes Journal of Swara Justisia, 2022
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Neni Vesna Madjid, Mulyadi Mulyadi
doaj   +1 more source

Kedudukan DPRD Dalam Pembentukan, Pengggabungan, peleburan, dan Pembubaran BUMD

Jurnal IUS, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan DPRD dalam pembentukan, penggabungan, peleburan, dan pembubaran BUMD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan statute, conceptual dan case study.
Lalu Wira Pria Suhartana
doaj   +1 more source