Results 11 to 20 of about 25,276 (152)
JURNAL USM LAW REVIEWThis research was conducted to examine the development of authority to promulgate legislation and its influence on promulgation coordination mechanism. based on Law No. 12/2011, the authority to promulgate is carried out by the Minister of Law and Human Rights. However, after the changes through Law No.
Dixon Sanjaya, Daly Erny
openaire +4 more sources
, 2021 Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada ...
Siti Nur Lindah
openaire +3 more sources
Dewan Perwakilan Daerah Kewenangan Mengusulkan Tanpa Legislasi
Khazanah Hukum, 2020 Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk menerangkan bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimana Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan untuk mengusulkan namun tidak
Anwar Jasir
doaj +2 more sources
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM BIDANG PERTANAHAN* [PDF]
ADIL: Jurnal Hukum, 2015 AbstractThe Law No. 5 of 1960 on National Agrarian Law explicitly stipulates that the authority in agrarian issues is the property of the State (Central Government). However, this authority—as stipulated in the Presidential Decree PP No. 38 2007—is transferable from the Central Government to Local Governments.
Santoso, Urip
core +4 more sources
Independensi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia
ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 2023 Lembaga Kejaksaan menurut fungsinya berada pada posisi yang sentral dan sangat strategis di dalam proses penegakan hukum secara independen. Lembaga kejaksaan sangat riskan untuk mendapatkan intervensi dari pihak pemerintah ataupun pihak lain sehingga tuntutan hukum menjadi tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ...
Ferry Ardiansyah, Romli SA
openaire +3 more sources
Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan [PDF]
Jurnal IUS, 2019 Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru dalam rangka untuk menghindari penumpukan perkaran di dunia peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara.
Sahnan Sahnan +2 more
doaj +2 more sources
EARLY CHILDHOOD : JURNAL PENDIDIKAN, 2018 Kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan PAUD menjadi kewenangan lokal berskala desa telah diimplementasikan. Namun pencapaian target Angka Partisipasi Kasar masih belum meningkat secara signifikan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan hasil evaluasi implementasi kebijakan ...
Rusito, Rusito
openaire +3 more sources
Mimbar Hukum, 2020 This study aims to answer a question i.e. what are the implications on authority to determine geographical names after the dismissal of National Team on Standardization of Geographical Names. This study uses doctrinal approach.
Andy Omara
doaj +1 more source
Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma, 2023 Law number 23 of 2022 concerning “psychology education and services” stipulates that the division of qualifications among Psikolog Umum, Psikolog Spesialis, and Psikolog Subspesialis should be regulated in a specific Peraturan Pemerintah. This article proposes a Taxonomy of Qualifications of Psychologists based on the goals of the provision of ...
openaire +1 more source
KEWENANGAN DESA DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA
Adliya, 2020 Â Abstrct This research is in the background by article 69 paragraph (4) of Law No. 6 of 2014 about Village Juncto Article 8 Regulation of the Minister of Villages, development of disadvantaged regions, and transmigration number 1 year 2015 about the ...
Yessyca Femilia, Uu Nurul Huda
doaj +1 more source