Results 41 to 50 of about 25,276 (152)

Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Hutan Aceh

Kanun, 2016
ABSTRAK. Dengan dicabutnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang digantikan dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan implikasi pada pergantian PP No.
Taqwaddin Husin
doaj   +1 more source

BATASAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PAJAK ANTARA PENGADILAN PAJAK DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Masalah-Masalah Hukum, 2023
Hubungan antara wajib pajak dengan fiskus kadangkala diwarnai adanya sengketa pajak. Keluarnya undang-undang Pengadilan Pajak menimbulkan anggapan bahwa semua sengketa pajak, satu-satunya pengadilan yang mempunyai kompetensi menyelesaian sengketa adalah ...
Nabitatus Sa'adah, Kadek Cahya Susila Wibawa   +1 more
doaj   +1 more source

sumber kewenangan pemerintahan

, 2020
Hukum administrasi ...
openaire   +2 more sources

Kewenangan Notaris dalam Mewujudkan Kebahagiaan

PATTIMURA Legal Journal, 2023
Introduction: Civil relations, especially engagement relations, are a major factor in the growth and development of society.The actual form of the resulting agreement is the choice of the parties, but for the purposes of evidentiary law, the form of the agreement in a notarial deed (written) has a stronger position.
openaire   +2 more sources

STUDI PERBANDINGAN ARAH PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

, 2022
Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di setiap negara berbeda. Perbedaan kewenangan tersebut dapat menjadi bahan diskursus arah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kewenangan Mahkamah
Mikhael, Lefri
core   +1 more source

Kewenangan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis [PDF]

, 2009
Kewenangan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa ...
Miladiyanto, Sulthon
core  

Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangaan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014

Jurnal IUS, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui implikasi yuridis mengenai pengaturan kewenangan izin pertambangan rakyat (IPR) pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
M. Panji Prabu Dharma, Lalu Husni, Sahnan Sahnan   +2 more
doaj   +1 more source

PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA SEBAGAI SALAH SATU KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2014
The problem formulations of this research are: first, how is the structure of state institutions in Indonesian constitutional system according to the 1945 Constitution of Indonesian Republic? Second, what are the issues in dealing with the conflicts related to state institutions’ authority in Constitutional Court of Indonesian Republic?
openaire   +3 more sources

Konflik Ekonomi dalam Tata Kelola Kewenangan Terminal Tipe B [PDF]

, 2017
Penelitian ini adalah studi yang membahas tentang konflik ekonomi dalam tata kelola kewenangan terminal tipe B di Kota Surabaya. Jika berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan terminal tipe B adalah milik Pemerintah ...
Fadhli Zul Fauzi, 071311333113
core  

Kewenangan Pengelolaan Pasar Terong di Makassar

, 2016
AbstrakPenelitian ini untuk mengidentifikasi kewenangan Pemerintahan Kota Makassar selama dua periode dalam  pengelolaan pasar tradisional yang mengalami  penurunan kualitas dibandingkan pasar modern.
Kambo, Gustiana A.
core   +1 more source