Results 51 to 60 of about 25,276 (152)

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2018
Tindak Pidana Narkotika sudah menjadi prioritas penegakan hukum di Indonesia. Pemberian kewenangan khusus dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika bagi POLRI dan BNN memberikan peluang penegakan hukum yang lebih efektif, akan tetapi luasnya ...
Riza Alifianto Kurniawan
doaj   +1 more source

Hubungan Kewenangan PemerintahdenganDesa

open access: yes, 2018
The relationship between government and village authority can be viewed from the perspective of the relationship between the government and the village. It can also be seen from the relationship in authority to run preprint abstract; the wheels of government in the region based on the aspirations of the people.
openaire   +2 more sources

KEWENANGAN PENYIDIK PADA LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN [PDF]

open access: yes, 2018
penyidikan pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan, pemberian kewenangan kepada penyidik Otoritas Jasa Keuangan; dan menganalisis dan menemukan legal reform wewenang penyidik pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan.Penelitian ini menerapkan penelitian hukum ...
HADI UTOMO, S.H., M.Hum., 031327017309
core  

KEWENANGAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yes, 2014
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya  KPK dalam pemberantasan korupsi dan apa yang menjadi kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dapat disimpulkan,
Pesik, Victor K.
core   +1 more source

Penataan Kewenangan dan Kelembagaan Pemeintahan Kecamatan

open access: yesJurnal Wacana Kinerja, 2020
Pemerintah kecamatan dalam era otonomi daerah saat ini menjadi ujung tombak pemberi layanan publi. Untuk melaksanakan peranan tersebut Pemerintah Kecamtan seyogyanya mendapatkan pendelegasian kewenangan yang memadai dengan dukungan kelembagaan yang ...
Joni Dawud
doaj   +3 more sources

Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin

open access: yesVerfassung
Pemimpin merupakan unsur penting dalam suatu tatanan negara, sebab tanpa adanya seorang pemimpin, maka suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku dan batasan-batasan kewenangan.
Michelle Salma Khotom Aji   +2 more
doaj   +1 more source

Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara

open access: yesMahadi, 2022
Kondisi kekosongan jabatan Kepala Daerah terjadi karena akan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah dan/atau adanya permasalahan hukum sehingga perlu adanya pengangkatan Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut Plt) sebagai pengganti Kepala Daerah ...
Sutan Rais Aminullah Nasution   +2 more
doaj   +1 more source

TELAAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

open access: yesPerspektif, 2003
Based on the amendment of UUD 1945 the position of state organizations is placed based on the spirit of constitution reformation. It is the form of maintenance on differentiates principal / authority divisions, checks and balance systems to the constitutional process.
openaire   +1 more source

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU; DARI KEWENANGAN SISA MENJADI KEWENANGAN MAHKOTA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM

open access: yesJurnal Keadilan Pemilu, 2022
Election dispute resolution rules that apply to the execution of elections do not suddenly appear. It is the outcome of a protracted search for a democratic electoral system. As a result, it is essential to investigate the history and development of Indonesia's election dispute settlement mechanisms as well as the legal standards that have been ...
openaire   +1 more source

REPOSISI KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM PENGATURAN TERKAIT PERTAHANAN KEAMANAN KEMARITIMAN NASIONAL

open access: yesJurnal USM Law Review, 2020
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana posisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait pertahanan   keamanan kemaritiman nasional dan bagaimana reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait ...
David Maharya Ardyantara   +3 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy