Results 61 to 70 of about 25,276 (152)

KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH [PDF]

, 2007
Kewenangan bidang pertanahan adalah kewenangan untuk menentukan, mengatur dan menyelenggarakan hal-hal mengenai tanah. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan landasan politik dari hukum Agraria di Indonesia, kewenangan bidang ...
Silviana, Ana
core  

Problematika Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Media Iuris
The Administrative Court has the authority to examine the elements of abuse of authority based on Article 21 of Government Administration Act in conjunction with Supreme Court Regulation (Perma) 4/2015.
Awaludin Nur Ihfan
doaj   +1 more source

Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Kanun, 2015
ABSTRAK: Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi baru terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan di daerah.
Budiyono Budiyono, Muhtadi Muhtadi, Ade Arif Firmansyah   +2 more
doaj   +1 more source

Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah memberikan kewenangan ...
Eriko Fahri Ginting, Dian Agung Wicaksono   +1 more
doaj   +1 more source

REKONSTRUKSI KEWENANGAN HAKIM DALAM MELAKUKAN PENAHANAN BERBASIS NILAI KEADILAN [PDF]

, 2021
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis: (1) kewenangan hakim dalam melakukan penahanan terhadapterdakwa. (2) kelemahan-kelemahan kewenangan hakim melakukan penahanan kepada tersangka/terdakwa sehingga tidak berbasis nilai keadilan. (3)
SUGIARTO, AGUS
core  

AKHIR PERDEBATAN KEWENANGAN MPR MEMBENTUK KETETAPAN YANG BERSIFAT REGELING

Jurnal Konstitusi
Perubahan UUD 1945 menghasilkan tatanan kelembagaan negara yang memengaruhi kewenangan MPR membentuk Ketetapan MPR yang bersifat mengatur. UU Nomor 12 Tahun 2011 mencantumkan Ketetapan MPR sebagai jenis peraturan perundang-undangan namun di dalam ...
Muchamad Ali Safa'at
doaj   +1 more source

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Kanun, 2015
ABSTRAK. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan menganalisis ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah.
Ilyas Ismail, Abdurrahman Abdurrahman, Sufyan Sufyan   +2 more
doaj   +1 more source

PENGUATAN KEWENANGAN PENUNTUT UMUM MELALUI PENGESAMPINGAN PERKARA PIDANA DENGAN ALASAN TERTENTU

Jurnal Litigasi, 2020
Implementasi asas oportunitas diwujudkan melalui kewenangan pengesampingan perkara pidana. Di Indonesia, kewenangan pengesampingan perkara dipergunakan sangat terbatas, hanya menjadi wewenang Jaksa Agung, dan itu pun terbatas pada alasan kepentingan ...
Rudi Pradisetia Sudirdja
doaj   +1 more source

IMPLEMENTASI KEWENANGAN ADVOKASI DALAM JABATAN NOTARIS [PDF]

, 2012
Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan advokasi yaitu memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan akta, seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Kewenangan advokasi yang dimiliki oleh Notaris tidaklah
Melani, Fransicka
core  

Kepastian Hukum Pengaturan Mengenai Kewenangan Penetapan Kerugian Negara di Indonesia

Jurnal Konstitusi
Penetapan kerugian negara merupakan tahapan penting untuk menilai besarnya kerugian yang dialami negara, termasuk pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam
Muh Najib, Bintan Regen Saragih, Elsi Kartika Sari   +2 more
doaj   +1 more source