Results 71 to 80 of about 25,276 (152)
KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2018 <p>Arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Putusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase bersifat <em>final </em>dan <em>binding</em>, yang bersifat mengikat dan tidak ada upaya hukum lain ...
openaire +2 more sources
KEKUASAAN,KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, DELEGASI.
, 2021 CATATAN INI MENGAJARKAN TENTANG KEKUASAAN SERTA KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DENGAN ...
openaire +1 more source
Analisis normatif kewenangan daerah di bidang pertanahan [PDF]
, 2017 Penelitian ini merupakan kajian mendalam yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pemerintah daerah di bidang ...
MAYASARI, Novera
core
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2015 Legal writing on the authority of the commission is entitled to the prosecutor's duty to carry out supervision authority specifically to the public prosecutor. The background of the writing of this law is the increasing distrust and dissatisfaction of the public on the performance of law enforcement agencies and institutions secaara public prosecutor's
openaire +3 more sources
Kewenangan Notaris terhadap Pembuatan Covernote
Jurnal Konstruksi Hukum, 2020 One of the legal products made by notary as a part of their authorities is a deed, both authentic deeds and underhand-made deeds. In addition to these deeds, a notary also has the authority to issue a certificate which is commonly referred to as a covernote.
I Made Ari Nurjaya +2 more
openaire +2 more sources
Jurnal Konstitusi, 2016 Pendahuluan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah (pemilukada)1. Kewenangan tersebut muncul setelah perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU
Veri Junaidi
doaj +1 more source
, 2002 Isi utama Undang-undang No. 22 Tahun 1999 adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat –yang dikenal dengan otonomi daerah—dan tanpa adanya hubungan sub-ordinatif antar
A F I, S, Amp, E
core
Kekuasaan, Kewenangan, Tanggung Jawab & Delegasi
, 2021 Dalam pengertian yang paling sederhana, kekuasaan atau Power berarti suatukemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Jika perubahan pada orang atau situasi adalah perubahan yang baik, tentunya power tersebut memberikankonotasi yang positif bahkan sangat diperlukan.
openaire +1 more source
Penguji Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan
Jurnal Mercatoria, 2017 Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, wacana menjadikan pengujian peraturan perundang-undangan kepada lembaga tunggal merupakan langkah maju untuk ...
Adrian Faridhi
doaj +1 more source
KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2011 Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang diatur lebih detail pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
openaire +4 more sources