Results 31 to 40 of about 25,276 (152)

Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia

, 2021
Pengadilan Agama telah diperluas kewenangannya yaitu seiring dengan perubahan Undang-Undang mengenai Peradilan Agama, yang mana perubahan ini kewenangan Pengadilan Agama berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-
Adityarani, Nadhira Wahyu, Sakti, Lanang
core   +1 more source

Analisis Yuridis Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat

, 2022
Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggaraan pemerintahan sampai level rendah. Selama ini kewenangan masih terkonsentrasi pada pemerintahan kabupaten, sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif dan menimbulkan persoalan.
Aziz, Hasnah, Zulfian, Ferry, Humulhaer, Siti   +2 more
core   +1 more source

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram)

Dialogia Iuridica, 2017
Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memberikan perubahan terhadap pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang dan berimplikasi terhadap implementasi kebijakan sektoral di daerah.
Ari Dafid
doaj   +1 more source

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris [PDF]

Jurnal Lex Renaissance, 2020
This study aims to analyze the form of supervision carried out by the Notary Supervisory Council (MPN) on Notaries who carry out their positions to prevent violations of the authority of the Notary's office and to analyze differences in the authority of the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council (DKN) in regards to the public ...
openaire   +2 more sources

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK

, 2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dimana letak kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan tambang minyak. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian menjadi penelitian ...
Pratiwi, Diah Ayu, Suhartono, Slamet
core   +1 more source

Dualisme Kewenangan Peradilan dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012

Cepalo, 2019
Dualisme hukum adalah prinsip yang harus dihindari untuk menghindari kekacauan hukum (legal disorder) dan untuk menciptakan tatanan hukum. Inilah yang terjadi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan ...
Gunawan Raka
doaj   +1 more source

Problematika Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023

Jurnal Konstitusi
Pasca diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023, masih terdapat permasalahan residual yang berakibat pada pelaksanaan putusan. Untuk itu, tulisan ini mengkaji problematika hukum terkait kewenangan penyidikan tindak pidana sektor ...
Muh. Afdal Yanuar, Sigid Suseno, Wanodyo Sulistyani   +2 more
doaj   +1 more source

Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan dan Keabsahannya

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2023
The authority to carry out foreign relations lies on the Central Government. However, the Regional Government can also establish relations with other regions abroad. This paper reviews the boundaries between regional and central authorities when conducting foreign relations within the conceptual framework of the regional autonomy in Indonesia.
openaire   +2 more sources

Makalah Kekuasaan, Kewenangan,Tanggung Jawab Dan Delegasi

, 2021
Salahsatukonsekuensilogisdariadanyastrukturorganisasiadalahterdapatnyabagian-bagiandalam sebuahorganisasiyangkeseluruhbagiantersebutterdiridarihierarkiyangtertinggihinggahierarkiyangterendah.
  +8 more sources

Penyalahgunaan Kewenangan DPR dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Independensi Peradilan

Jurnal Konstitusi
The replacement of a Constitutional Court judge by the House of Representatives (DPR) has sparked debates on the limits of institutional authority and its impact on judicial independence.
Bima Rico Pambudi, Antikowati Antikowati, Fenny Tria Yunita   +2 more
doaj   +1 more source