Results 21 to 30 of about 25,276 (152)
KEWENANGAN WAKIF TERHADAP HARTA BENDA WAQAF
Waqf assets are wakif property which can be proven by proof of ownership of the said assets. The types of waqf assets include immovable and movable objects. The formulation of the problem to be analyzed is the wakif authority over waqf assets. The approach used is a statute approach and a conceptual approach. With regard to immovable objects, the proof
Usanti, Trisadini Prasastinah +2 more
openaire +2 more sources
Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan
Dasar hukum tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kriminal adalah: Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat 1.
Arief Ryzki Wicaksana
doaj +1 more source
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan
ABSTRAK. Majelis pengawas tetap eksis dalam melakukan pengawasan terhadap notaris karena masih banyak kewenangan lain dibidang pengawasan yang diberikan oleh UUJN.
Dahlan Dahlan
doaj +1 more source
Politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba [PDF]
Dinamika politik hukum pengaturan mengenai kewenangan perizinan mineral dan batu bara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Semula kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah, saat ini kewenangan tersebut diambil alih oleh ...
Dr. Faisal S.H., M.H, - +1 more
core +1 more source
PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PRAPERADILAN DI INDONESIA
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia dan organ negara manakah yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini ...
Duwi Handoko, Rustam Rustam, Tat Marlina
doaj +1 more source
Rekonstruksi Kewenangan MK dalam Proses Amandemen UUD NKRI 1945 untuk Meneguhkan Supremasi Hukum
Lembaga peradilan yang terbentuk sejak masa reformasi dan memiliki orientasi untuk menegakkan eksistensi demokrasi konstitusional disebut mahkamah konstitusi (Sa'adah, 2019).
Ayu Raihanny O.M.SULTAN
doaj +1 more source
Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam Pendistribusian Zakat
ABSTRAK: Aceh adalah provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Salah satu kewenangan khusus yang diberikan adalah memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah ...
Surya Darma, Hamid Sarong, Iman Jauhari
doaj +1 more source
Analisis Kewenangan Diskresi Pejabat Daerah Perihal Pengalihan Anggaran
Pemerintah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, namun sesuai dengan perkembangan dan tuntutan keadaan tidak semua peraturan perundang-undangan siap, hal disebabkan pembuatan ...
Octo Iskandar, Dzaky Perdana Dharmawan
doaj +1 more source
Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya
Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk melindungi diri mereka sendiri dan properti mereka (bela diri) dari ancaman orang lain. Penelitian ini berfokus pada proses perizinan penggunaan senjata api hukum dan upaya polisi untuk mengawasi penggunaan ...
Nurdianto Eko Wartono
doaj +1 more source
Obat merupakan sediaan farmasi yang harus dikelola oleh tenaga kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sarana ...
Nining Nining +2 more
doaj +1 more source

