Results 41 to 50 of about 743 (118)

Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasah dusturiya

open access: yesJurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagai state auxiliary agent berdasarkan siyasah dusturiyah.
Juwita Rahayu Manurung   +1 more
doaj   +1 more source

PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022

open access: yesJurnal Litigasi, 2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menegaskan sistem pemilihan umum diselenggarakan melalui sistem proporsional dengan daftar terbuka, yang dalam pertimbangannya memberikan pandangan yang mengarah pada penguatan peran dan fungsi ...
Fajar Ramadhan Kartabrata
doaj  

PEMILIHAN UMUM 1982

open access: yesJurnal Hukum & Pembangunan, 1980
Kurang lebih dua bulan menjelang Sidang Umum MPR 1978 Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia melaksanakan diskusi hukum tata negara. Diskusi ini telah membahas tiga paper, yaitu (1) Sistem penilaian normatif oleh MPR terhadap laporan pertanggungan jawab Presiden RI., oleh Krishnayanda Wiryowerdoyo, S.H., (2) Pemilihan Umum ...
openaire   +2 more sources

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

open access: yes, 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
openaire   +1 more source

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum di Kota Tangerang

open access: yesSyntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2023
In Indonesia, general election is considered as a democracy festive which periodically held once in 5 years. It is a moment once every five years, when all the participants of the election enliven the atmosphere of every city in the seek of every vote and support from the citizens, whose are in the capacity as voters in the upcoming general election ...
Fico Acchedya Wijaya, null Rasji
openaire   +1 more source

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

open access: yesKonferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Penelitian ini sangat penting karena KPU memiliki peran sentral dalam menjaga integritas proses pelaksanaan pemilihan umum. Dengan memahami peran KPU yang memiliki tugas sebagai penataan regulasi, memiliki pengaruh pada proses berdermokrasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan
Zulfikar Putra, Ridwan Umpi
openaire   +1 more source

Demokrasi dalam Pemilihan Umum

open access: yes, 2021
Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintah, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legilitas kekuasaan negara.
openaire   +2 more sources

Makalah sistim pemilihan umum

open access: yes, 2021
Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang dan tolak ukur demokrasi. Pemilu yang terbuka, bebas berpendapat dan bebas berserikat mencerminkan demokrasi walaupun tidak beguitu akurat. Pemilihan umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.
openaire   +2 more sources

KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM

open access: yesJurnal USM Law Review, 2020
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara
Setiya Pramana   +3 more
doaj   +1 more source

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum

open access: yesJurnal USM Law Review, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2011   tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam ...
Muhammad Syaefudin
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy