Results 61 to 70 of about 743 (118)
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
Al-AdlANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU Oleh : Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H. munawaruniska@gmail.com Dr. Muhammad Aini, S.HI., M.H.
Akhmad Munawar +2 more
doaj +1 more source
Unes Journal of Swara JustisiaHak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan dijamin oleh Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Teuku Ramadhana +2 more
doaj +1 more source
Masalah-Masalah Hukum, 2019 Sebagai konstituen, rakyat tidak menginginkan anggota DPD yang terpilih bertindak dalam hubungan wakil sebagai partisan akan tetapi rakyat sangat mengharapkan anggota DPD yang terpilih dapat bertindak dalam hubungan wakil sebagai utusan daerah.
Oksep Adhayanto +2 more
doaj +1 more source
Alauddin Law Development Journal, 2020 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum sesuai dengan aturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017.
Islamiyah Hasan Bandaso +2 more
doaj +1 more source
Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum
Jurnal Kajian Komunikasi, 2013 Kebebasan dalam berkomunikasi yang mewarnai kehidupan politik, berdampak terhadap tuntutan demokratisasi bernegara yang faktual melalui pemilihan umum yang berkeadilan dan menghasilkan anggota legislatif yang berpihak kepada rakyat. Penelitian tentang dinamika komunikasi politik dan Pemilihan Umum bertujuan untuk memberi gambaran tentang dinamika ...
openaire +2 more sources
Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum
Melayunesia Law, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang dapat bertindak sebagai lembaga Adjudikator terhadap terjadinya pelanggaran administrasi pemilu serta kewenangan dikeluarkanya putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem hukum administrasi di Indonesia serta untuk mengetahui dan ...
openaire +1 more source
PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM
LEX ET SOCIETATIS, 2021 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sengketa administrasi yang timbul dalam proses pemilihan umum dan bagaimana penyelesaiannya menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
openaire +4 more sources
, 2019 Dalam paper ini saya akan membahas tentang sangketa pemilihan presiden dan wakil presiden tahu. Tak gampang kelola ratusan suara anak negeri apalagi di tengah atmosfer yang syarat polarisasi,setiap detail kesalahan bisa di besar-besarkan satu sama lain untuk mengungkap kesalahan lawan yang berujuang pada kerusuhan ,tragedi ini sudah terlanjur terjadi.
openaire +2 more sources
Politik agama di Indonesia: politisasi agama Islam dalam kontestasi pemilihan umum
Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah UmumKajian ini memiliki tujuan 1) untuk mengetahui hubungan agama Islam dengan politik 2) mengetahui fenomena politisasi agama Islam di pemilihan umum di Indonesia di masa era orde lama, orde baru, pasca reformasi, dan 3) untuk mengetahuiimplikasinya ...
Pipit Widiatmaka +3 more
doaj +1 more source
SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONAL
Masalah-Masalah Hukum, 2019 Keberadaan Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini antara lain dapat diketahui dari pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilihan umum.
Budiman N. P. D. Sinaga +1 more
doaj +1 more source