Results 131 to 140 of about 403,828 (158)

Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 2023
Elections are aimed at electing members of representative councils, such as the DPR, DPD and DPRD. After the IV amendment to the 1945 Constitution was implemented in 2002, the President and Vice President Election (Pilpres), which initially used the MPR (People's Consultative Assembly), was agreed to be carried out directly by the people.
null Mita Wardiyanti, null Shobirin Noer, null Machwal Huda   +2 more
openaire   +1 more source

Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum

Vifada Assumption Journal of Law
Pemilu yang tidak hanya berakhir pada perhitungan suara, dan justru harus diselesaikan di lembaga peradilan, tanpa disadari telah menjadi tolok ukur yang dapat melegitimasi dan menilai kualitas demokrasi. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan telah menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan proses Pemilu. Penelitian ini mencoba
Irvan Ravi Rowa, null Syakir, Habibullah Salim   +2 more
openaire   +1 more source

PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian, 2023
Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Demokrasi perwakilan sebagai sistem demokrasi modern terdiri dari 3 macam: Demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan
Dyah Silvana Amalia, Winasis Yulianto
openaire   +1 more source

PERUBAHAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 2019
ABSTRAKPerubahan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perubahan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap pelanggaran pemilihan umum legislative ...
openaire   +1 more source

SIFAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM [PDF]

, 2014
Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas pengawasan Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, dalam menjalankan tugasnya Bawaslu diberikan kewenangan penyelesaian sengketa. Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa sengketa ...
openaire  

WEWENANG PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

2020
ABSTRAK Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Bawaslu.
openaire  

PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA

2022
ABSTRAK PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA Keberadaan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu sangat penting artinya bagi perwujudan Pemilu yang demokratis sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil).
openaire  

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KESEIMBANGAN KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

LEX CRIMEN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kedudukan KPU dan BAWASLU dalam pelaksanaan Pemilu dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1.
openaire   +1 more source

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019)

2019
Pemilihan umum sering disebut sebagai pesta rakyat. Ajang dimana rakyat menentukan pilihan tentang siapa yang akan mewakilinya. Instrumen penting dalam pelaksanaan pemilu adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Didalam pelaksanaanya, kerap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
openaire  

Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review

Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH), 2022
exaly