Results 51 to 60 of about 403,828 (158)

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

open access: yesKonferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Penelitian ini sangat penting karena KPU memiliki peran sentral dalam menjaga integritas proses pelaksanaan pemilihan umum. Dengan memahami peran KPU yang memiliki tugas sebagai penataan regulasi, memiliki pengaruh pada proses berdermokrasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan
Zulfikar Putra, Ridwan Umpi
openaire   +1 more source

Demokrasi dalam Pemilihan Umum

open access: yes, 2021
Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintah, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legilitas kekuasaan negara.
openaire   +2 more sources

Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum [PDF]

open access: yes, 2017
Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai inefektifitas pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tantang Pemilihan Umum yang berkorelasi dengan pelaksanaan pemilihan umum serentak.
Handayani, I. G. (I)   +2 more
core  

PERKEMBANGAN YURIDIS KETENTUAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI ACEH [PDF]

open access: yes, 2017
Ketentuan Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh diatur di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan tersebut berbeda dengan daerah lain, perbedaan tersebut telah menyebabkan terjadinya dualisme hukum terkait dengan kelembagaan
ANSARULLAH
core  

Makalah sistim pemilihan umum

open access: yes, 2021
Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang dan tolak ukur demokrasi. Pemilu yang terbuka, bebas berpendapat dan bebas berserikat mencerminkan demokrasi walaupun tidak beguitu akurat. Pemilihan umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.
openaire   +2 more sources

KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM

open access: yesJurnal USM Law Review, 2020
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara
Setiya Pramana   +3 more
doaj   +1 more source

Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang (Dalam Pemilihan Umum 2014) [PDF]

open access: yes, 2015
In a country that is implementing a democratic system such as in Indonesia, Election is implementation of popular sovereignty which aims to bring a democratic government elected by the people.
Larasati, E. (Endang)   +2 more
core  

Tinjauan Yuridis Tugas dan Wewenang KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [PDF]

open access: yes, 2010
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat daerah yang bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diharapkan akan melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan ...
Zarkasi, A. (A)
core  

Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Serentak Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/puu-xi/2013) [PDF]

open access: yes, 2013
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945, secara substansial memutuskanbahwa penyelenggaraan ...
P, A. H. (AHMAD)
core  

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum

open access: yesJurnal USM Law Review, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2011   tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam ...
Muhammad Syaefudin
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy