Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
The purpose of this study is to analyze legal arrangements, legal policies and countermeasures to prevent the occurrence of money laundering crimes according to Indonesian law, against money laundering criminals (Study Decision No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn).
Lestari Aprilia +2 more
openaire +1 more source
Tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pencucian Uang.
Johari Johari
doaj
Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pemidanaan terhadap Abdullah Bin ...
Sakafa Guraba +2 more
doaj +1 more source
Kewenangan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyidik Polri dalam tindak pidana pencucian uang dan bagaimana kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.
Makauli, N. H. (Noula)
core +1 more source
PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Penelitian ini berjudul penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang, masalah yang ingin di kaji adalah bagaimana penerapan hukum sanksi pidana pelaku pasif terhadap tindak pidana pencucian uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan di atas.
openaire +2 more sources
Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
Laundering is a serious crime that jeopardizes the financial system's integrity and can be used to conceal the origin of illicit funds. Law enforcement against money launderers has become a major priority for governments all over the world. Money laundering policies address a variety of issues, including identification, prevention, investigation ...
Talitha Nabila +4 more
openaire +1 more source
Tugas dan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 [PDF]
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa tugas dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pencegahan dan pemberantasan perbuatan pencucian uang di Indonesia serta apa saja ...
Nur, G. H. (Gusnafily)
core
Penerapan Sanksi Hukum terhadap Kejahatan Korporasi Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan bagaimana penerapan pemidanaan terhadap korporasi pada tindak pidana ...
Onibala, A. T. (Adi)
core +1 more source
Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrancy) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan mata uang cryptocurrancy di indonesia. Terkait dengan bagaimana karakteristik transaksi cryptocurrancy yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang serta bagaimana kebijakan hukum pidana tentang cryptocurrancy dalam hukum positif indonesia.
openaire +1 more source
DAMPAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP EKONOMI MAKRO
Money laundering is an illegal method of generating large sums of money from criminal activities, such as drug trafficking, corruption or other criminal activities. The process of money laundering generally goes through three stages of activity, namely the placement stage, the distribution stage and the collection stage with the aim of making it appear
null Dian Ayu Rahmadani +1 more
openaire +1 more source

